SAMARINDA – Dukungan terhadap rencana aksi unjuk rasa damai yang akan digelar pada 21 April 2026 di Kalimantan Timur terus mengalir. Bantuan berupa donasi uang hingga logistik mulai berdatangan ke Posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Aliansi mencatat, sedikitnya 75 organisasi telah mengonfirmasi keikutsertaan dalam aksi tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari LSM, organisasi kemasyarakatan, majelis taklim, hingga komunitas penyandang disabilitas.
Tak hanya dari dalam daerah, massa aksi juga diperkirakan datang dari berbagai wilayah di Kaltim seperti Balikpapan, Samboja, Muara Badak, Tenggarong, hingga Kutai Timur. Bahkan, sejumlah warga Kaltim yang berada di luar pulau, termasuk di Jawa, disebut turut bersiap hadir untuk bergabung dalam aksi.
Aksi ini rencananya akan dipusatkan di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur di Samarinda.
Salah satu relawan aksi, Irma Suryani, mengatakan bahwa meningkatnya dukungan menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap isu yang akan disuarakan.
“Antusiasme terus bertambah. Ini menandakan banyak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujar Irma saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4/2026).
Menurut Irma, aksi ini digagas sebagai bentuk keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai perlu dievaluasi.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim sendiri membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut.
Pertama, mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim. Terutama terkait pengadaan mobil dinas dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp 25 miliar yang dianggap tidak mendesak.
“Kami meminta transparansi dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang dinilai tidak prioritas,” tegasnya.
Kedua, Aliansi mendesak pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan daerah.
Mereka menilai, upaya serius diperlukan agar tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan akuntabel.
Ketiga, Aliansi meminta DPRD Kalimantan Timur untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut mereka, lembaga legislatif harus bersikap independen dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin DPRD hadir sebagai pengawas yang kuat dan tidak sekadar formalitas,” kata Irma.
Aksi yang direncanakan berlangsung damai ini diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat secara terbuka. Aliansi juga mengimbau seluruh peserta untuk tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
“Ini bukan sekadar aksi, tapi upaya mendorong perubahan agar kebijakan lebih berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
