BULUNGAN – Konflik internal di tubuh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Utara mencuat ke ruang publik. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAMKI Kabupaten Bulungan secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD GAMKI Kalimantan Utara, Yosua Batara Payangan, dan Sekretaris DPD, Januadi Rombe.
Ketua DPC GAMKI Bulungan, Denis Yosafat, menilai kepengurusan DPD GAMKI Kaltara periode 2023–2026 gagal menjalankan mandat organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) GAMKI.
Menurut Denis, selama hampir tiga tahun kepengurusan berjalan, organisasi dinilai tidak menunjukkan aktivitas yang berdampak terhadap pembinaan kader maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Kami melihat tujuan dan usaha organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembinaan kader hampir tidak terlihat, kegiatan organisasi sangat minim, dan kontribusi kepada masyarakat maupun pemerintah daerah juga tidak tampak secara signifikan,” ujarnya, Rabu (1/7).
Ia menyebut kondisi tersebut bertolak belakang dengan amanat AD GAMKI Pasal 5 yang mengatur tugas organisasi dalam membina kader, meningkatkan kehidupan beriman anggota, serta berkontribusi bagi gereja, masyarakat, dan pemerintah.
Selain menyoroti minimnya aktivitas organisasi, DPC GAMKI Bulungan juga mempertanyakan pengelolaan dana hibah yang diterima DPD GAMKI Kalimantan Utara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Denis menilai dana tersebut seharusnya digunakan untuk memperkuat organisasi, membangun sekretariat, meningkatkan pembinaan kader, dan mendukung seluruh DPC di kabupaten dan kota. Namun, menurutnya, hal itu belum terlihat.
“Dana hibah seharusnya mampu menggerakkan organisasi. Sampai hari ini kami bahkan tidak mengetahui keberadaan sekretariat tetap GAMKI Kaltara. Kami mempertanyakan apakah sekretariat itu benar-benar ada atau hanya digunakan untuk kepentingan administrasi. Karena faktanya, kegiatan organisasi justru semakin redup,” katanya.
Ia juga menilai tata kelola keuangan organisasi diduga tidak dijalankan secara transparan sebagaimana ketentuan dalam AD GAMKI mengenai pengelolaan aset dan keuangan organisasi.
Tidak berhenti di situ, DPC GAMKI Bulungan juga mengkritik lemahnya konsolidasi internal selama kepengurusan berjalan. Denis mengaku pembinaan terhadap DPC, perekrutan anggota baru, hingga penguatan struktur organisasi dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan ART GAMKI.
“Organisasi seharusnya aktif membina cabang, membuka ruang kaderisasi, menerima anggota baru, dan memperkuat struktur hingga daerah. Yang kami rasakan justru sebaliknya,” katanya.
Dugaan lain yang disampaikan DPC Bulungan adalah pola pengambilan keputusan yang disebut dilakukan secara tertutup dan tanpa melibatkan pengurus cabang.
Denis bahkan mengaku memperoleh informasi bahwa Konferensi Daerah (Konferda) GAMKI Kalimantan Utara akan digelar di Kabupaten Nunukan tanpa pemberitahuan resmi kepada DPC Bulungan.
“Kami mengetahui informasi Konferda dari DPC lain, bukan dari DPD. Ketika saya mempertanyakan hal itu melalui grup WhatsApp organisasi, grup tersebut justru dibubarkan. Kami menduga forum Konferda hanya akan diikuti pihak-pihak yang dianggap sejalan dengan kepentingan tertentu. Kalau benar demikian, ini mencederai prinsip demokrasi organisasi dan harus dilawan demi menyelamatkan GAMKI,” tegasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, DPC GAMKI Bulungan secara resmi menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris DPD GAMKI Kalimantan Utara.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya karena menilai kepemimpinan Ketua dan Sekretaris DPD GAMKI Kalimantan Utara gagal menjalankan amanah organisasi selama masa bakti 2023–2026,” ujar Denis.
DPC Bulungan juga meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI segera mengambil langkah organisasi, termasuk mengevaluasi kepemimpinan DPD Kalimantan Utara dan melakukan pemulihan organisasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami berharap DPP segera turun tangan untuk menyelamatkan GAMKI di Kalimantan Utara, mengembalikan marwah organisasi, serta memastikan proses regenerasi berjalan secara sehat, demokratis, dan sesuai konstitusi organisasi,” katanya.Kritik terhadap kepengurusan DPD GAMKI Kalimantan Utara juga datang dari kalangan pemuda Kristen. Aktivis pemuda Kristen Kalimantan Utara, Michael Jama, mengaku prihatin terhadap kondisi organisasi tersebut.
Menurut Michael, GAMKI Kaltara dinilai belum mampu menjalankan perannya sebagai wadah perjuangan pemuda Kristen di daerah.
“GAMKI memiliki sejarah panjang sebagai organisasi kader di tingkat nasional. Namun di Kalimantan Utara kami tidak melihat organisasi ini hadir di tengah persoalan maupun persekutuan pemuda Kristen.
Organisasi terkesan eksklusif dan keberadaannya hampir tidak dirasakan. Kami berharap ada evaluasi, regenerasi, dan pembenahan secara menyeluruh agar GAMKI kembali menjadi rumah bersama bagi pemuda Kristen,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPD GAMKI Kalimantan Utara, Yosua Batara Payangan, maupun Sekretaris DPD, Januadi Rombe, belum memberikan tanggapan atas berbagai tudingan yang disampaikan DPC GAMKI Bulungan. (Lia)
