BERAU, IT-NEWS.ID – Setelah sekitar tiga bulan diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Berau menyebut kebijakan bekerja dari rumah work from home (WFH) tetap berjalan dengan baik. Namun, hingga kini Sekda Berau belum ada menjelaskan mengenai indikator maupun hasil evaluasi efektivitas kebijakan tersebut terhadap penghematan belanja operasional.
Saat dikonfirmasi mengenai capaian target efisiensi selama penerapan WFH, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said, SH, MH, mengatakan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jadi gini, kita kan terkait dengan WFH sendiri kan kita serahkan ke masing-masing. Dan selama ini alhamdulillah untuk progresnya sama baik. Efisiensi kita lakukan,” ujarnya Kamis (02/07/2026).
Soal efektivitas WFH, termasuk apakah terdapat penurunan biaya operasional seperti tagihan listrik, air, atau beban pengeluaran kantor lainnya selama kebijakan tersebut berlangsung, Ia hanya menekankan bahwa ukuran yang menjadi perhatian pemerintah adalah tetap optimalnya kinerja aparatur dan penyelesaian pekerjaan.
“Saya kira kinerjanya tetap sama. Yang penting semua pekerjaan bisa optimal, bisa dikerjakan. Kan intinya itu, apakah bekerja di kantor atau bekerja di rumah,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan WFH diukur dari tetap terselesaikannya seluruh program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
“Yang penting intinya bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di dinas itu dapat diselesaikan,” ucapnya.
Terkait apakah penerapan WFH telah menurunkan beban pengeluaran pemerintah daerah, Muhammad Said justru mengungkapkan bahwa hingga kini Pemerintah Kabupaten Berau belum menerbitkan surat edaran khusus mengenai pelaksanaan WFH.
“Sebenarnya, sampai saat ini kita belum mengeluarkan surat edaran terkait dengan WFH. Kita serahkan ke masing-masing saja,” ungkapnya.
Meski belum ada surat edaran, ia memastikan mekanisme pengawasan terhadap aparatur sipil negara tetap berjalan melalui laporan kinerja dan absensi harian.
“Yang jelas, dari sisi regulasi, laporan, kinerja, absensi setiap pagi dan siang, sore hari kan kita tetap lakukan,” ujarnya.
Muhammad Said menambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya melalui pola kerja WFH, tetapi juga mencakup pengurangan berbagai pos belanja, termasuk operasional perkantoran dan perjalanan dinas.
“Kalau dari efisiensi memang kita mau lakukan efisiensi yang luar biasa. Bukan hanya misalnya operasional di kantor. Tapi juga pengeluaran-pengeluaran yang lain termasuk perjalanan dinas kita efisiensi. Karena kita menyesuaikan anggaran,” tutupnya.
