SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta Pertamina tidak mengurangi kuota bahan bakar minyak (BBM) yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah tersebut.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, pemerintah daerah telah memberikan kuota BBM kepada Pertamina. Namun, belakangan Pemprov Kaltim mempertanyakan adanya pengurangan kuota yang berdampak pada antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Kalau kuota memang kita sudah memberikan, kuota itu terhadap Pertamina. Nah, kita juga mempertanyakan kenapa kuota ini kok dikurangi. Jadi, kami ingin Pertamina supaya memenuhi kuota tersebut,” ujar Seno Aji, Rabu(9/9/2026).
Menurutnya, apabila kuota tidak dipenuhi sesuai kebutuhan, persoalan antrean BBM di Kaltim dikhawatirkan terus berlanjut.
Pemprov Kaltim kini melakukan komunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina, termasuk Pertamina Patra Niaga, untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Karena kalau tidak, maka antrean akan terus panjang di Kalimantan Timur. Nah, ini kita akan terus berdiskusi dengan BPH Migas dan Pertamina AP dan Patra Niaga supaya mereka bisa memenuhi kuota yang diharapkan atau diinginkan oleh Kalimantan Timur. Ini komunikasi terus berjalan,” katanya.
Minta Dikembalikan dalam Sepekan
Seno Aji berharap persoalan kuota tersebut segera diselesaikan. Pemprov Kaltim bahkan berharap kuota yang berkurang dapat dikembalikan dalam waktu sekitar satu minggu.
“Ya, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini tetap bisa dikembalikan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan BBM menjadi semakin berat bagi masyarakat Kaltim di tengah kondisi ekonomi daerah yang juga menghadapi tekanan.
Menurut Seno, penurunan aktivitas sektor pertambangan melalui turunnya RKAB telah berdampak terhadap masyarakat. Persoalan tersebut dinilai jangan sampai diperburuk dengan kesulitan mendapatkan BBM.
“Karena kalau nggak dikembalikan, maka Kalimantan Timur akan berdampak. Sudah RKAB kita turun semua, masyarakat banyak pengangguran. Sekarang tambah lagi kekurangan BBM,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong Pertamina untuk memastikan distribusi BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
“Kami mendorong Pertamina agar tidak melakukan pengurangan kuota ini,” kata Seno.
Soal Dugaan Mafia BBM
Ketika ditanya mengenai dugaan adanya mafia BBM di balik persoalan distribusi dan antrean panjang, Seno Aji memilih tidak berspekulasi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah belum memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan adanya praktik mafia BBM.
“Saya tidak bisa menjelaskan dugaan mafia karena kami belum punya bukti apa pun,” ujarnya.
Menurut Seno, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan BBM sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan.
“Jadi, kami ingin yang penting adalah kuota di pompa-pompa bensin diberikan dengan sesuai yang ada,” pungkasnya.
