BERAU – Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Berau dinilai tidak bisa dilihat sebatas antrean panjang kendaraan di SPBU. Jika berlangsung terus-menerus, kesulitan memperoleh BBM berpotensi merambat ke sektor transportasi, distribusi barang hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembina FORDA Merah Putih, Indera Teguh Nur Cahyadi, mengatakan BBM merupakan salah satu penggerak utama aktivitas masyarakat di daerah. Karena itu, ketika akses terhadap bahan bakar terganggu, dampaknya bisa menjalar ke banyak sektor yang bergantung pada kendaraan.
Menurut Indera, kondisi tersebut terasa ironis karena Kabupaten Berau dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, mulai dari batu bara, perkebunan kelapa sawit hingga potensi minyak dan gas bumi yang terus berkembang.
“Kita punya sumber daya manusia, sumber daya alam juga besar. Ada batu bara, sawit dan migas yang mulai dikembangkan. Tetapi masyarakat kita masih menghadapi persoalan antre BBM dan stok yang cepat habis. Ini yang menurut saya harus benar-benar dilihat,” kata Indera.
Ia mengatakan persoalan BBM memiliki hubungan langsung dengan mobilitas masyarakat. Ketika pengemudi harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mencari bahan bakar, waktu produktif ikut berkurang.
Dampaknya semakin terasa bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan, seperti pengemudi ojek daring, kurir, angkutan barang hingga pedagang.
“Banyak yang menghubungi saya. Ada masyarakat biasa, ada juga teman-teman gojek yang mengeluhkan BBM. Karena bagi mereka BBM bukan sekadar untuk jalan-jalan, tetapi modal untuk bekerja,” ujarnya.
Menurut Indera, persoalan tersebut mempunyai efek berantai.
Ketika BBM sulit diperoleh, kendaraan pengangkut barang berpotensi mengalami keterlambatan. Jika transportasi terlambat, distribusi barang dari pemasok ke pasar maupun toko juga ikut terganggu.
Jika distribusi terganggu terlalu lama, kata dia, stok barang di tingkat pedagang dapat ikut terdampak. Pada akhirnya, biaya operasional pengiriman juga berpotensi meningkat.
“Coba kita lihat rantainya. Ikan dari pemasok dibawa pakai kendaraan. Ayam, sayur, beras, air mineral, semuanya diangkut. Barang toko bangunan juga begitu. Kendaraan itu semuanya membutuhkan BBM,” katanya.
Karena itu, Indera mengingatkan agar persoalan BBM tidak dianggap hanya sebagai persoalan kendaraan mengantre di SPBU.
Menurut dia, terdapat hubungan langsung antara ketersediaan BBM, kelancaran transportasi dan stabilitas distribusi barang.
“Kalau kendaraan sulit bergerak, distribusi ikut lambat. Kalau distribusi lambat, barang terlambat sampai. Kalau ongkos operasional bertambah, tentu kita juga harus khawatir dampaknya sampai kepada konsumen,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor makanan. Pedagang ikan dan ayam membutuhkan kendaraan untuk membawa dagangan dari titik pemasok menuju pasar. Pedagang sayur juga membutuhkan transportasi agar komoditas yang relatif cepat rusak bisa segera sampai kepada konsumen.
Demikian pula toko sembako yang harus mengambil dan mengirim beras, minyak goreng, air mineral serta kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Tidak mungkin beras berjalan sendiri ke toko. Tidak mungkin air mineral turun sendiri dari gudang. Tidak mungkin ikan dari pemasok sampai sendiri ke pasar. Semua ada proses transportasinya, dan transportasi itu membutuhkan BBM,” katanya.
Indera juga mengingatkan adanya potensi hubungan antara kelangkaan BBM dengan biaya distribusi.
Jika pengemudi harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok atau menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean, terdapat tambahan waktu dan biaya operasional.
Menurut dia, biaya tersebut pada akhirnya berpotensi diperhitungkan dalam ongkos pengiriman.
“Kalau biasanya mengantar barang cukup satu jam, kemudian harus ditambah waktu mencari BBM atau antre berjam-jam, ada biaya dan waktu yang hilang. Kalau terus terjadi, yang kita khawatirkan biaya itu masuk ke ongkos distribusi,” ujarnya.
Karena itu, persoalan BBM menurut Indera mempunyai keterkaitan dengan daya beli masyarakat.
Ketika biaya transportasi dan distribusi naik, terdapat risiko harga barang di tingkat konsumen ikut tertekan.
“Ujungnya jangan sampai masyarakat dua kali terkena. Pertama susah mendapatkan BBM, kedua kemudian harus menghadapi biaya barang yang lebih mahal akibat distribusinya terganggu,” katanya.
Indera juga mengaitkan pentingnya ketersediaan BBM dengan kondisi Kabupaten Berau yang belakangan menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Menurut dia, pada saat daerah menghadapi kondisi seperti karhutla, mobilitas justru menjadi semakin penting. Petugas, relawan, masyarakat hingga distribusi kebutuhan lapangan tetap bergantung pada kendaraan dan mesin yang membutuhkan energi.
Karena itu, menurut Indera, persoalan BBM perlu mendapat perhatian serius agar tidak menambah beban masyarakat di tengah kondisi lingkungan yang sedang tidak baik.
“Hari ini kita menghadapi karhutla. Dalam kondisi seperti ini masyarakat membutuhkan mobilitas, petugas juga membutuhkan mobilitas, aktivitas ekonomi tetap harus berjalan. Kalau pada saat bersamaan BBM juga sulit, tentu masyarakat semakin terbebani,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melihat masalah tersebut sebagai persoalan lintas sektor.
Sebab, BBM berkaitan dengan transportasi, transportasi berkaitan dengan logistik, logistik berkaitan dengan perdagangan, sementara perdagangan berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Indera meminta Pemerintah Kabupaten Berau turun langsung melihat situasi di lapangan serta memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU maupun pihak terkait lainnya.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan penyebab antrean dan cepat habisnya stok BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Apakah persoalan berada pada jumlah pasokan, pola distribusi, peningkatan konsumsi, pengaturan di SPBU atau terdapat persoalan lain, menurut dia harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kita ingin pemerintah turun. Cek kebutuhan riil masyarakat kita berapa, pasokannya berapa, distribusinya bagaimana dan kenapa cepat habis. Kalau sudah ditemukan masalahnya, baru bisa ditentukan langkah konkret,” ujarnya.
Ia mengatakan langkah tersebut penting agar persoalan BBM tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
Indera menegaskan bahwa pemerintah perlu melihat BBM sebagai bagian dari urat nadi distribusi daerah, terlebih secara geografis pergerakan barang dan masyarakat di Berau masih sangat bergantung pada transportasi darat.
“Kalau BBM terganggu, transportasi terganggu. Transportasi terganggu, distribusi bisa terganggu. Distribusi terganggu, aktivitas perdagangan ikut terkena. Jadi ini bukan persoalan kecil,” katanya.
Ia berharap pemerintah mengambil langkah tegas sekaligus terukur agar masyarakat mendapat kepastian mengenai ketersediaan BBM.
“Jangan sampai kita baru sadar pentingnya BBM ketika barang mulai sulit dikirim. Tidak ada logistik barang yang turun dari langit. Semuanya perlu BBM,” kata Indera.
