SAMARINDA — Data luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur ternyata masih berbeda antarinstansi.
Perbedaan tersebut disoroti Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono setelah mengikuti rapat terkait penanganan Karhutla di Kaltim.
Diaz mengatakan, perbedaan angka cukup signifikan. Data dari Kepolisian dan TNI Kodam mencatat luas Karhutla sekitar 3.042 hektare.
Sementara data Polda Kaltim mencatat 2.223 hektare, SIPONGI 2.715 hektare, sedangkan Pusdalops BPBD mencatat 5.761 hektare.
“Karena tadi waktu kita rapat di kantor gubernur, ada tiga data yang berbeda. Kepolisian sama TNI Kodam itu bilang 3.042 hektare. Polda 2.223 hektare. Dari SIPONGI 2.715 hektare. Sementara dari Pusdalops BPBD itu 5.761,” kata Diaz Hendropriyono.
Menurut Diaz, perbedaan data tersebut perlu segera disinkronkan. Pasalnya, masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai luasan sebenarnya dari wilayah yang terbakar.
“Jadi kita ingin menindaklanjuti rapat tadi, sebenarnya data ini seperti apa. Karena masyarakat juga perlu tahu sebenarnya luas kebakaran itu, yang terbakar itu berapa,” ujarnya, Senin(14/92026).
Diaz menjelaskan, salah satu penyebab perbedaan angka tersebut adalah penggunaan sumber data satelit yang berbeda.
Menurutnya, terdapat data yang berasal dari tiga satelit, yakni Terra, NOAA-20, dan SNPP.
“Memang ada sumber data dari tiga satelit, dari Terra, dari NOAA-20, dan SNPP. Jadi mungkin ada instansi tertentu mengambil data dari salah satu satelit itu, instansi yang lain mengambilnya dari satelit yang lain, sehingga ada perbedaan data itu,” kata Diaz.
Karena itu, pemerintah kini membahas mekanisme untuk menyinkronkan data tersebut. Salah satu opsi yang muncul adalah menggunakan satu sumber satelit sebagai acuan bersama.
“Kita tadi bicara bagaimana untuk mengsinkronkan perbedaan data yang diambil dari tiga satelit itu, apakah itu digabungkan, lalu dibulatkan, atau konsisten hanya satu,” ujarnya.
Diaz kemudian menyinggung pola pemantauan yang dilakukan ASEAN. Menurut dia, terdapat penggunaan NOAA-20 sebagai salah satu sumber pemantauan kebakaran dan asap.
“Ada masukan dari salah satu direktur kami, bahwa ASEAN juga dalam memonitor kebakaran lahan ini menggunakan hanya satu satelit saja, yaitu NOAA-20,” katanya.
Diaz menilai pola tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk menciptakan konsistensi data Karhutla di Indonesia, khususnya di Kaltim.
“Sehingga itu mungkin bisa menjadi lesson learned untuk menciptakan sebuah konsistensi data. Mungkin ada baiknya kita mengikuti apa yang dilakukan ASEAN juga, jadi itu hanya menggunakan satu satelit saja,” ujarnya.
Selain persoalan luas wilayah terbakar, pemerintah juga tetap melakukan pemantauan terhadap kualitas udara akibat Karhutla.
Diaz mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki perangkat pemantauan kualitas udara yang ditempatkan di sejumlah daerah.
“Kalau dari sini, kita pastinya selalu memonitor air quality. Kita punya SPKUA yang kita deploy ke daerah-daerah untuk memonitor,” katanya.
Menurut Diaz, penyatuan data penting agar seluruh instansi memiliki dasar yang sama dalam menentukan langkah penanganan Karhutla.
Dengan data yang lebih konsisten, pemerintah juga dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai kondisi kebakaran, luas wilayah terdampak, hingga kualitas udara di wilayah yang terdampak asap.
