SAMARINDA — Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/9/2026), justru menyoroti persoalan koordinasi pemerintah daerah.
Forum yang dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Komite II DPD RI itu berlangsung ketika Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim tidak hadir.
Absennya dua pimpinan tertinggi Pemprov Kaltim tersebut bahkan mendapat sentilan langsung dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono.
“Kami juga tadi nungguin gubernur sama wakil gubernurnya, nggak ada nih ternyata di sini,” celetuk Diaz usai rapat di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Tak hanya soal kehadiran pimpinan daerah, rakor tersebut juga mengungkap persoalan lain, yakni belum sinkronnya data luas Karhutla yang dimiliki sejumlah instansi.
Komite II DPD RI menyoroti perbedaan data antara SiPongi, Pusdalops BPBD, Korem, dan pemerintah daerah.
Perbedaan tersebut dinilai dapat menyulitkan pemerintah dalam menentukan gambaran sebenarnya mengenai luas wilayah yang terbakar.
Diaz meminta seluruh data tersebut dikonsolidasikan agar informasi yang digunakan pemerintah pusat dan daerah memiliki satu acuan.
“Karena itu perlu ada penggabungan data sehingga benar-benar sinkron, apa yang terjadi di meja adalah sama dengan yang ada di lapangan,” tegas Diaz.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan sumber air di sejumlah lokasi yang menjadi titik kebakaran.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah bahkan mengharapkan dukungan pihak swasta melalui pembangunan sumur bor sebagai sumber air untuk pemadaman.
Diaz mengatakan, titik-titik sumber air tersebut dibutuhkan terutama di kawasan yang sulit mendapatkan pasokan air.
“Tempat dan jumlahnya cukup banyak, dan saya rasa itu di tempat-tempat yang memang diperlukan, yang ada kesulitan dalam mendapatkan suplai air,” bebernya.
Sejumlah perusahaan yang hadir dalam rakor disebut telah menyatakan kesediaan membantu pembiayaan pembangunan sumur bor.
Menurut Diaz, biaya pembangunan sumur bor akan bergantung pada kedalaman sumber air yang dicari.
“Biayanya juga bervariasi tergantung dari kedalaman. Mungkin bisa puluhan juta atau ratusan juta tergantung seberapa dalam airnya itu,” ujarnya.
Diaz menilai ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan Karhutla.
“Saya rasa ketersediaan air menjadi hal yang sangat penting untuk pemadaman ini,” tambahnya.
Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu juga menyoroti pola penanganan Karhutla yang dinilai masih berjalan secara sektoral.
Menurutnya, Karhutla di Kaltim bukan persoalan baru sehingga pola penanganannya seharusnya sudah lebih terintegrasi.
Pihaknya kemudian merekomendasikan pembentukan posko terpadu dengan pendataan hotspot dan luas wilayah terbakar yang lebih akurat, termasuk kawasan hutan gambut.
“Ini bukan bencana yang baru kali ini, ini sudah berulang, jadi sudah harus segera terintegrasi penanganannya,” kata Badikenita.
Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kaltim per 12 September 2026, tercatat 900 titik panas tersebar di 10 kabupaten/kota.
Titik panas terbanyak berada di Kutai Timur sebanyak 265 titik, Kutai Kartanegara 206 titik, Kutai Barat 136 titik, Berau 135 titik, dan Paser 117 titik.
Sementara sejak Januari hingga 12 September 2026, tercatat 1.245 kejadian kebakaran dengan luas area terbakar mencapai 5.708,96 hektare.
Kondisi tersebut berlangsung ketika prakiraan BMKG menunjukkan curah hujan kategori rendah, yakni 0–20 milimeter pada Dasarian II September 2026.
Kualitas udara juga mulai terdampak di sejumlah wilayah. Kawasan KIPP IKN, misalnya, tercatat masuk kategori Tidak Sehat.
Pemprov Kaltim bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Polda Kaltim dan unsur terkait lainnya telah menyiagakan personel serta peralatan penanggulangan Karhutla.
Pemprov Kaltim juga mengusulkan dukungan operasi udara kepada BNPB, termasuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), patroli udara, dan water bombing.
Namun, rakor tersebut menunjukkan bahwa tantangan penanganan Karhutla Kaltim bukan hanya soal jumlah personel dan peralatan.
Koordinasi antarlembaga, keseragaman data, ketersediaan sumber air, hingga keterlibatan langsung seluruh unsur pimpinan daerah menjadi pekerjaan yang masih harus diperkuat.
