SAMARINDA – Forum Petani Kelapa Sawit Kalimantan Timur meminta pemerintah pusat menerapkan kebijakan tata niaga ekspor sawit secara hati-hati dan bertahap. Hal itu disampaikan menyusul kebijakan pemerintah terkait penguatan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam, termasuk crude palm oil (CPO).
Ketua FPKS Kaltim, Asbudi, menilai Indonesia memang memiliki posisi strategis sebagai produsen sawit terbesar dunia. Namun menurutnya, kekuatan produksi saja belum cukup untuk menjaga dominasi Indonesia di pasar internasional.
Ia menegaskan stabilitas kebijakan, kepercayaan buyer global, kepastian kontrak, hingga kesiapan sistem perdagangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan industri sawit nasional.
“Dalam perdagangan internasional, kekuatan produksi saja tidak cukup. Stabilitas kebijakan dan kepercayaan pasar internasional juga sangat menentukan,” ujar Asbudi dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
FPKS Kaltim mengaku memahami semangat pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Namun di sisi lain, pihaknya melihat adanya kekhawatiran di tingkat petani dan pelaku usaha terkait dampak implementasi kebijakan tersebut.
Menurut Asbudi, sejumlah persoalan mulai dirasakan di lapangan, mulai dari potensi terganggunya rantai pasok, ketidakstabilan harga, hingga menurunnya kepercayaan buyer internasional terhadap mekanisme perdagangan sawit Indonesia.
FPKS Kaltim juga menyoroti penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang disebut terjadi cukup cepat dalam beberapa hari terakhir setelah munculnya kebijakan baru tersebut.
“Kondisi ini menunjukkan pasar merespons bukan hanya dari sisi niat baik pemerintah, tetapi juga dari sisi kesiapan implementasi dan kepastian mekanisme teknis,” katanya.
Karena itu, FPKS Kaltim meminta pemerintah pusat, kementerian terkait, regulator, hingga seluruh pemangku kepentingan industri sawit duduk bersama melakukan evaluasi terbuka dan dialog konstruktif agar kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani petani di daerah.
Asbudi menegaskan, tujuan memperkuat industri sawit nasional harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem usaha dari hulu hingga hilir.
Ia menilai kekuatan industri sawit Indonesia justru akan semakin besar apabila dibangun melalui tata kelola yang kuat, transisi kebijakan yang matang, komunikasi yang terbuka, dan keseimbangan antara kepentingan negara dengan stabilitas dunia usaha.
“FPKS Kaltim siap menjadi mitra dialog yang konstruktif demi menjaga keberlanjutan sawit Indonesia,” pungkasnya.
