BERAU — Rencana aksi penyampaian aspirasi yang akan digelar Aliansi Masyarakat Berau pada Selasa (15/9/2026), bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Berau, akhirnya berubah menjadi forum dialog bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Berau telah menyiapkan aksi dengan membawa 18 tuntutan yang dinilai merepresentasikan sejumlah persoalan masyarakat, mulai dari polemik pertambangan Mantaruning, kelangkaan dan antrean BBM di SPBU, hingga berbagai persoalan pelayanan publik, infrastruktur, ketenagakerjaan, agraria dan transparansi pemerintahan.
Namun, rencana turun ke jalan tersebut urung dilaksanakan setelah Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan surat resmi yang meminta aliansi menyampaikan aspirasi melalui jalur dialog.
Aliansi kemudian memenuhi permintaan tersebut. Pertemuan diarahkan ke Gedung Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Berau. Meski aksi massa batal digelar, 18 tuntutan yang sebelumnya disiapkan tetap dibawa ke meja dialog.
Indera: Jangan Sampai Suara Rakyat Hanya Berhenti di Jalan
Pembina Forda Merah Putih, Indera Teguh Nurcahyadi, menilai persoalan utama bukan semata-mata soal ada atau tidaknya aksi massa. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pemerintah benar-benar hadir dan menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya belum mendapatkan respons maksimal, khususnya terkait polemik tambang Mantaruning, antrean BBM di SPBU serta berbagai persoalan masyarakat lainnya.
Indera menyampaikan kekecewaannya karena masih ada masyarakat yang merasa aspirasinya belum mendapatkan ruang penyelesaian yang jelas dari pemerintah.
“Kami tidak sedang mencari panggung untuk melakukan aksi. Yang kami persoalkan adalah ketika masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi belum merasakan kehadiran pemerintah secara langsung di tengah persoalan tersebut,” ujar Indera.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya tidak menunggu persoalan membesar terlebih dahulu baru turun tangan. Pemerintah, kata dia, harus hadir sejak persoalan mulai dirasakan masyarakat dan memastikan setiap aspirasi memiliki tindak lanjut yang jelas.
“Jangan sampai suara rakyat hanya didengar ketika ada aksi. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat merasa tidak punya pilihan lain selain turun ke jalan,” tegasnya.
Indera juga menyatakan kritik yang disampaikan bukan semata ditujukan kepada individu, melainkan sebagai bentuk evaluasi terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Berau di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis.
18 Tuntutan Tetap Dibahas
Dalam forum dialog tersebut, Aliansi Masyarakat Berau tetap menyampaikan 18 tuntutan yang telah disiapkan.
Tuntutan pertama menyangkut tarif PDAM. Aliansi menolak kenaikan tarif yang dinilai berpotensi membebani masyarakat serta meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar dan pertimbangan kebijakan tersebut.
Kedua, aliansi meminta kejelasan terkait proses hukum atas dugaan penggunaan atau pemalsuan tanda tangan Bupati Berau.
Ketiga, persoalan kelangkaan BBM menjadi salah satu sorotan utama. Aliansi meminta keterbukaan data kuota BBM Kabupaten Berau sekaligus pengawasan terhadap distribusinya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan tepat sasaran.
Persoalan pembangunan dan pariwisata juga menjadi perhatian. Aliansi mendorong penyediaan jaringan komunikasi, penanganan abrasi pantai, pemenuhan kebutuhan air bersih serta pembangunan infrastruktur dasar.
Di sektor jalan dan jembatan, pemerintah diminta mempercepat pembangunan maupun perbaikan, termasuk membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Sementara di bidang kesehatan, aliansi mendorong peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan serta fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
Tuntutan lainnya mencakup pemerataan akses listrik dan energi, perlindungan hak tenaga kerja, penyelesaian konflik agraria, kepastian status lahan serta perlindungan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.
Transparansi APBD hingga Pengelolaan SDA
Aliansi juga menuntut transparansi dalam pengelolaan APBD, termasuk keterbukaan informasi mengenai perusahaan daerah, kuota BBM serta berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah.
Di bidang hukum, mereka mendorong adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama warga yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Pengelolaan sumber daya alam turut menjadi sorotan. Aliansi meminta kekayaan alam Berau tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pihak tertentu, tetapi mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Momentum Hari Jadi Kabupaten Berau juga menjadi bagian dari tuntutan. Peringatan hari jadi diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum evaluasi terhadap pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, aliansi menyoroti pemerataan akses komunikasi bagi masyarakat di wilayah terpencil, persoalan abrasi yang mengancam kawasan pesisir dan permukiman warga, serta kebutuhan air bersih yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
Dukungan terhadap sektor pariwisata juga diminta diperkuat melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat serta penguatan pelaku usaha pariwisata.
Seluruh tuntutan tersebut bermuara pada satu harapan, yakni terciptanya pembangunan Kabupaten Berau yang adil, merata, transparan dan berkelanjutan, dengan kepentingan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama.
Perubahan aksi menjadi dialog membuat penyampaian aspirasi berlangsung tanpa pengerahan massa ke jalan. Namun, substansi kritik tidak hilang. Sebanyak 18 tuntutan tetap berada di atas meja dan menjadi bahan pembahasan antara Aliansi Masyarakat Berau dan Pemkab Berau.
Bagi aliansi, dialog menjadi ujian berikutnya: bukan sekadar bagaimana pemerintah mendengar, tetapi sejauh mana aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata.
Seperti seruan yang sebelumnya dibawa dalam rencana aksi, “Kita bukan hanya penonton, kita adalah perubahan.”
