BERAU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau dalam mengatasi ketimpangan retribusi digital di wilayah tanpa sinyal (blank spot) dinilai belum menyentuh akar persoalan. Sistem optimalisasi loket fisik yang digadang gadang sebagai solusi konkret, justru mempertegas lambatnya pemerataan infrastruktur teknologi di wilayah pedalaman dan destinasi wisata Bumi Batiwakkal.
Tantangan geografis yang besar selama ini kerap dijadikan tameng atas belum sempurnanya digitalisasi penarikan retribusi. Berau masih harus mengandalkan pencatatan lokal yang sarat akan risiko kebocoran data dan keterlambatan rekonsiliasi.
Salah satu pelaku usaha penginapan, Didik, menilai sistem offline rawan eror saat wisatawan membeludak. Pola kerja petugas yang harus keliling cari sinyal buat sinkronisasi data dianggap kuno dan memperlambat pelayanan.
“Kami yang di pesisir ini capek dijanjikan digitalisasi. Kalau petugas harus geser cuma buat cari sinyal, ya jelas lambat dan rawan datanya gak kecatat,” keluh Didik,
Kebijakan memperbanyak loket fisik di kecamatan juga dianggap gak efisien secara waktu dan biaya. Warga merasa ongkos bensin di jalan justru lebih mahal ketimbang nilai retribusi yang harus mereka bayarkan.
“Kalo buka loket fisik itu cara lama. Kalo bisa maunya bayar lewat HP dari rumah biar enda buang waktu sama ongkos. Kalau begini terus, namanya bukan mempermudah,” cetus Didik.
Menanggapi kebijakan Bapenda Berau, keluhan langsung datang dari warga pesisir Biduk-Biduk. Sebagai daerah wisata unggulan, mereka merasa solusi hybrid dan loket fisik ini gak praktis dan malah bikin repot di lapangan.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Bapenda Berau, Djupi, berdalih bahwa penerapan sistem offline dan online adalah langkah paling realistis yang bisa diambil saat ini. Menurutnya, Bapenda tidak bisa menunggu hingga seluruh wilayah Berau teraliri internet dengan mulus untuk mulai menertibkan administrasi.
“Di wilayah yang belum terjangkau internet stabil, pemungutan tetap difasilitasi menggunakan pencatatan terintegrasi yang dapat menyimpan data secara lokal atau offline. Data tersebut kemudian disinkronisasikan ke server pusat saat petugas mendapatkan sinyal,” ujar Djupi saat dikonfirmasi pada Rabu (15/7/2026).
Namun, Pola kerja penagihan yang menuntut petugas bergerak mencari jaringan internet dinilai tidak efisien, memakan waktu, dan membebani biaya operasional yang tidak sedikit, terutama untuk daerah pedalaman yang akses transportasinya sulit.
Selain sistem hybrid, Bapenda Berau juga memilih memperbanyak loket fisik di tingkat kecamatan. Langkah ini diambil dengan menggandeng Bank Kaltimtara cabang pembantu agar masyarakat yang gagap teknologi atau berada di zona blank spot tetap bisa menyetor kewajibannya.
Kebijakan membuka kembali loket fisik ini dipandang sebagai langkah mundur dari semangat transparansi digital. Keberadaan loket konvensional justru memperpanjang birokrasi dan memaksa warga desa menghabiskan waktu serta ongkos perjalanan hanya untuk membayar retribusi.
Djupi kembali menegaskan bahwa opsi ini terpaksa diambil demi mengakomodasi warga yang benar-benar terisolasi secara digital. Ia mengklaim kolaborasi dengan perbankan daerah menjadi katup penyelamat agar target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor retribusi tidak merosot tajam.
“Kami membuka unit pelayanan atau bekerja sama dengan bank daerah, dalam hal ini Bank Kaltimtara cabang pembantu di tingkat kecamatan. Tujuannya jelas, agar masyarakat tidak perlu kesulitan mengakses aplikasi digital yang memang belum siap mereka gunakan,” tambah Djupi.
Kritik paling mendasar juga mengarah pada rendahnya literasi digital aparat kampung dan pelaku usaha di Berau. Program edukasi yang dilakukan Bapenda dianggap terlambat dan cenderung bersifat seremonial tanpa ada indikator keberhasilan yang jelas di lapangan.
Menutup keterangannya, Djupi menyatakan bahwa pihaknya sadar betul akan ketimpangan kompetensi teknologi ini. Bapenda berjanji akan terus menggulirkan sosialisasi interaktif ke wilayah-wilayah pelosok secara bertahap demi mengejar ketertinggalan tersebut.
“Bapenda secara berkala turun ke kampung-kampung untuk melakukan sosialisasi interaktif guna membangun kesadaran pajak. Kami sekaligus mengedukasi aparat kampung serta pelaku usaha mengenai kemudahan platform digital secara bertahap,” pungkas Djupi.
