BERAU — Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau mengeklaim telah menutup rapat celah kebocoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada sektor perhotelan, restoran, dan hiburan. Melalui penerapan sistem non-tunai dan pemasangan Transaction Monitoring Device (TMD), instansi pemungut PAD ini menjamin seluruh rupiah yang dipungut dari sektor-sektor basah tersebut 100 persen langsung ke Kas Umum Daerah (Kasda).
Kepala Bapenda Berau, Djupi, dalam keterangannya pada Jumat (10/7/2026), menegaskan bahwa pihaknya kini menerapkan prinsip zero cash di tingkat petugas lapangan untuk mengeliminasi potensi human error maupun ruang main oknum nakal.
Seluruh wajib pajak diwajibkan menyetor kewajiban fiskal mereka langsung melalui perbankan yang terintegrasi, seperti Bank Kaltimtara.
“Untuk memastikan PBJT dari sektor perhotelan, restoran, dan hiburan tidak bocor serta masuk 100 persen ke kas daerah, Bapenda Berau menerapkan strategi berbasis teknologi dan pengawasan fisik. Petugas lapangan tidak lagi menerima uang tunai langsung guna meminimalisir potensi penyimpangan,” ujar Djupi tegas.
Namun, langkah intervensi teknologi yang diagungkan Bapenda justru memperlihatkan titik lemah pada aspek akselerasi. Djupi mengakui bahwa pemasangan alat perekam transaksi otomatis berupa Tapping Box atau TMD di kasir-kasir hotel, restoran, dan tempat hiburan sejauh ini baru berjalan parsial.
“Bapenda secara bertahap memasang alat perekam transaksi otomatis (Tapping Box atau TMD) di kasir hotel, restoran, dan tempat hiburan, seperti yang telah diujicobakan pada kafe dan restoran besar. Alat ini mencatat setiap transaksi real-time sehingga pemilik usaha tidak bisa memanipulasi omzet,” jelas Djupi mengenai digitalisasinya.
Secara tata kelola keuangan daerah, frasa secara bertahap ini mengonfirmasi adanya ketimpangan pengawasan monitoring gap. Artinya, masih banyak pelaku usaha di sektor perhotelan, restoran, dan hiburan menengah ke bawah di Berau yang saat ini belum terpantau oleh sistem.
Selama alat TMD belum terpasang secara masif dan merata, Bapenda masih bersandar pada metode Assessment sebuah sistem perpajakan di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
Dalam kajian administrasi publik, sistem Self-Assessment tanpa dukungan intervensi teknologi 100 persen di seluruh lini sangat rawan terhadap praktik under-reporting atau pelaporan omzet yang lebih rendah dari realisasi sebenarnya oleh pelaku usaha.
Efektivitas Uji Petik Melawan Keterbatasan Anggaran dan SDM
Menanggapi celah pada sistem Self-Assessment tersebut, Bapenda Berau terpaksa mengandalkan langkah konvensional berupa strategi “Uji Petik” dan patroli pengawasan berkala.
“Tim Bapenda melakukan verifikasi lapangan secara berkala guna mencocokkan jumlah kunjungan riil dengan laporan omzet (Self-Assessment) yang dikirimkan oleh pelaku usaha,” pungkas Djupi.
Langkah manual ini dinilai kontradiktif dengan semangat digitalisasi real-time yang ingin dibangun. Metode uji petik yang bersifat periodik dan acak secara metodologis tidak akan mampu mengimbangi transaksi harian yang terjadi di ratusan titik usaha di Berau.
Selain itu, ketergantungan pada pengawasan fisik secara langsung membenturkan Bapenda pada tantangan klasik birokrasi keterbatasan jumlah SDM pengawas, keterbatasan anggaran operasional, dan potensi subjektivitas penilaian petugas saat melakukan verifikasi di lapangan—hal yang justru di awal ingin dihindari melalui sistem cashless.
Komitmen Bapenda Berau dalam menginisiasi ekosistem cashless dan penggunaan TMD patut diapresiasi sebagai langkah maju menuju transparansi fiskal. Namun, publik tidak bisa menutup mata bahwa jaminan 100 persen aman dari kebocoran belum sepenuhnya valid selama implementasi teknologi TMD masih parsial dan tebang pilih.
Tanpa adanya target waktu yang tegas dan regulasi sanksi yang mengikat bagi pelaku usaha yang menolak atau mematikan alat perekam transaksi tersebut, digitalisasi pajak di Berau berisiko hanya menjadi birokrasi di atas kertas, sementara potensi PAD di sektor hiburan dan pariwisata terus menguap di wilayah yang belum pasti.
