BERAU – Aksi bakar ban yang di lakukan HMI di depan kantor Disbudpar Jl. Pulau Derawan membuat mecat panjang, polisi dikerahkan untuk menjaga aksi. Massa menuntut transparansi anggaran daerah, Mahasiswa mulai memadati dan menggelar orasi di depan kantor dinas sejak pukul 17.00 WITA, Senin (25/5/2026).
Ketegangan aksi perlahan mencair setelah memasuki waktu magrib. Sehabis magrib, perwakilan massa akhirnya diarahkan masuk ke dalam ruang rapat kantor Disbudpar untuk melanjutkan audiensi dan diskusi bersama Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah, guna membahas kebijakan anggaran lebih lanjut.
Dalam audiensi yang berjalan, HMI mempertanyakan urgensi anggaran promosi wisata ke tujuh bandara di luar daerah yang dinilai tidak memiliki basis data dan kajian ilmiah yang jelas mengenai dampaknya bagi perekonomian masyarakat lokal.
Ketua HMI Cabang Berau, Ayatullah Khomeni, menegaskan bahwa pihaknya mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap anggaran yang telah dikeluarkan oleh Disbudpar Berau.
Menurutnya, dinas terkait harus mampu menyajikan data verifikatif mengenai korelasi antara penayangan video promosi di bandara dengan lonjakan jumlah kunjungan wisatawan.
“Kami ingin tahu, setelah video ditayangkan di bandara-bandara itu, berapa orang yang akhirnya tertarik dan datang berwisata ke Berau? Saya mau kajian akademis dan data yang benar-benar bisa diverifikasi, bukan sekadar asumsi. Yang ketiga, dari kedatangan wisatawan itu, berapa kepala keluarga di Berau yang bisa dihidupi secara konkret?” cetus Ayatullah di hadapan jajaran Disbudpar Berau.
Disisilain dengan adanya pengeluaran anggaran sebesar 10 miliyar melalui Disbudpar Berau, tentu hal ini menjadi salah satu tuntutan dari Mahasiswa, Kader HMI Berau, Cahyo, mengatakan bahwasanya dana tersebut digunakan untuk keperluan promosi.
“10 m terkait anggaran yg di serap dari APBD untuk promosi” ucap Cahyo.
Merespons tuntutan tersebut, Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah, menjelaskan bahwa rancangan awal program promosi di sejumlah bandara luar daerah itu disusun saat adanya rencana ekspansi rute penerbangan maskapai besar seperti Air Asia, serta rencana penambahan rute langsung dari Makassar, Bali, dan Surabaya ke Berau. Langkah itu diambil agar rute penerbangan yang sudah dibuka tidak sepi penumpang.
Namun, Samsiah mengakui bahwa dinamika global saat ini berubah. Kenaikan harga avtur yang memicu lonjakan harga tiket pesawat, ditambah ketidakkonsistenan jadwal penerbangan maskapai, membuat program promosi ke tujuh bandara tersebut menjadi tidak efektif lagi. Atas dasar itu, Disbudpar Berau berencana melakukan pergeseran anggaran.
“Kami melihat kondisi sekarang memang sudah tidak mendukung. Dengan adanya kenaikan harga avtur dan tiket, penerbangan pesawat jadi tidak konsisten. Akhirnya anggaran itu tidak efektif kalau dibuang-buang untuk promosi tersebut. Diskusi panjang telah kami lakukan dan diputuskan untuk merubahnya di pergeseran anggaran nanti,” terang Samsiah.
Samsiah menambahkan, dana yang tersisa dari rasionalisasi tersebut nantinya akan dialihkan untuk menyambung program prioritas dalam daerah yang bersentuhan langsung dengan pelaku wisata, salah satunya lewat ajang Berau Awards, sebuah bentuk penghargaan bagi para penggerak kelompok sadar wisata yang aktif mengenalkan potensi daerah.
Di sisi lain, Disbudpar Berau membantah jika anggaran yang dikeluarkan selama ini dinilai tidak berdampak pada ekonomi warga. Samsiah menjabarkan bahwa investasi infrastruktur pariwisata memicu multiplier effect (efek berganda) yang luas bagi masyarakat di lingkar destinasi, seperti di kawasan Biduk-Biduk dan Biatan Panapak.
“Pariwisata tidak bisa instan dihitung menghasilkan berapa sesaat setelah program dikerjakan. Dampaknya adalah multiplier effect. Ketika kami membangun destinasi, menyiapkan toilet, gazebo, dan kenyamanan, masyarakat setempat mendapatkan lapangan pekerjaan baru. Mereka kini punya penghasilan sampingan dengan membuka homestay, kafe, dan warung karena adanya kunjungan wisatawan,” urai Samsiah.
Di akhir audiensi, Ketua HMI Berau Ayatullah Khomeni menyatakan bahwa kedatangan mereka murni untuk melakukan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah, bukan bermaksud mengintimidasi. HMI pun mendesak agar komitmen evaluasi total ini benar-benar diteruskan kepada Bupati Berau demi nama baik pelayanan publik di Bumi Batiwakkal.
