TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan oleh Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Integritas dan Kode Etik ASN” di Aula BPSDM Bulungan, Kamis (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Wabup Kilat menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor yang paling rentan terhadap penyimpangan. Karena itu, ia menilai penting adanya pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan untuk menciptakan sistem birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Di sinilah pentingnya pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan menjadi fokus utama dalam upaya membangun sistem birokrasi yang berintegritas,” ujar Kilat di hadapan peserta FGD.

Menurutnya, gratifikasi sekecil apa pun bentuknya, apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan, dapat merusak kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Sementara benturan kepentingan kerap terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena minimnya pemahaman tentang etika dan regulasi yang berlaku.

“FGD ini penting agar kita semua memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas di seluruh lini pemerintahan,” lanjutnya.

Kilat juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bulungan untuk memperkuat budaya integritas melalui langkah-langkah konkret, seperti:

1. Meningkatkan kesadaran ASN terhadap nilai-nilai dasar dan kode etik ASN.

2. Memperkuat sistem pelaporan gratifikasi serta pengawasan internal di setiap perangkat daerah.

3. Mendorong digitalisasi pengadaan barang/jasa agar lebih transparan dan efisien.

4. Memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai pengawal tata kelola pemerintahan yang baik.

“Membangun pemerintahan yang bersih bukan hanya tugas lembaga pengawasan, tetapi tanggung jawab moral setiap ASN. Integritas harus menjadi bagian dari budaya kerja kita,” tegasnya.

Wabup juga berharap kegiatan FGD ini menjadi wadah bagi peserta untuk berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah-langkah nyata dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun etos kerja yang jujur, disiplin, dan profesional.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen bersama menuju pemerintahan daerah yang berintegritas, bersih, dan terpercaya,” ajaknya.

Di akhir sambutannya, Kilat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan FGD tersebut, sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas di Kabupaten Bulungan.

Kegiatan FGD ini diikuti oleh para pimpinan dan jajaran Inspektorat Kabupaten Bulungan, narasumber dan fasilitator dari instansi terkait, kepala perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pejabat pengadaan.(Lia)