KALIMANTAN TIMUR – Kebijakan pembelian mobil dinas mewah untuk Gubernur di Kalimantan Timur menuai sorotan publik. Berdasarkan informasi yang beredar, satu unit Range Rover Autobiography senilai Rp 8,5 miliar disebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Alasan pengadaan kendaraan tersebut disebut untuk mendukung operasional gubernur di medan berat, seperti jalur tanah, kawasan hutan, serta akses terbatas di sejumlah wilayah pedalaman Kaltim. Pemerintah daerah menilai kondisi geografis Kalimantan Timur yang menantang membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi tinggi guna menunjang mobilitas kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
Namun, kebijakan itu memicu kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan oleh David Alfa Sunarna melalui unggahan reels di akun Instagram pribadinya pada Rabu, 25 Februari 2026. Ia mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan mewah tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut David, anggaran Rp 8,5 miliar seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi akar persoalan akses di daerah terpencil.
“Kalau memang medannya berat, kenapa bukan jalannya yang diperbaiki? Anggaran sebesar itu bisa digunakan membangun jalan baru yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.
David juga menyoroti pembelian tersebut yang dilakukan saat APBD Kaltim 2025 disebut mengalami pemangkasan hingga triliunan rupiah, menyusul kebijakan efisiensi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya, David menilai spesifikasi Range Rover Autobiography lebih identik dengan kendaraan premium, seperti dilengkapi kursi pijat otomatis, interior kulit premium, serta fitur air suspension. Ia mempertanyakan relevansi kendaraan tersebut untuk kebutuhan operasional di medan hutan dan pedalaman.
Selain itu, beredar pula informasi mengenai rencana pengadaan kendaraan operasional lain berupa Jeep 4×4 senilai Rp 2,9 miliar melalui APBD 2026. Jika ditotal, anggaran untuk dua kendaraan tersebut dapat mencapai Rp 11,4 miliar.
David berpendapat, untuk kebutuhan medan berat sebenarnya tersedia opsi kendaraan yang lebih ekonomis namun tetap andal untuk operasional lapangan, sebagaimana yang lazim digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam menjangkau wilayah hutan dan terpencil. Ia juga menyebut kendaraan jenis double cabin dengan harga lebih terjangkau dinilai sudah memadai untuk kebutuhan tersebut.
Hingga kini, polemik pembelian mobil dinas tersebut masih menjadi perbincangan publik. Masyarakat menekankan pentingnya transparansi serta penentuan prioritas anggaran daerah, khususnya di tengah kondisi efisiensi fiskal dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai lebih mendesak. (*F)
