BERAU – Anggaran Tim Bupati Percepatan Pembangunan (TBUPP) Kabupaten Berau dikonfirmasi sebesar Rp300 juta per tahun. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk honorarium anggota, tetapi juga mencakup seluruh kebutuhan operasional tim selama satu tahun.
Jabatan Fungsional Pembangunan Setda Berau, M Afif, mengatakan dana Rp300 juta yang dialokasikan melalui APBD digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari honor ketua dan anggota, pelaksanaan rapat, operasional kegiatan, hingga kebutuhan administrasi perkantoran. Dengan demikian, seluruh pengeluaran tim harus mengacu pada perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.
Dari total anggaran tersebut, porsi honorarium sebenarnya sangat jauh dibanding Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dengan anggaran honor dan perjalanan dinas hingga Rp10,8 miliar.
Ketua TBUPP menerima honor sebesar Rp1 juta per bulan atau Rp12 juta per tahun. Sementara sekretaris dan anggota menerima Rp750 ribu per bulan atau Rp9 juta per tahun. Jika dihitung untuk enam anggota, total kebutuhan honor anggota mencapai sekitar Rp54 juta per tahun. Artinya, sebagian besar dari pagu anggaran Rp300 juta dialokasikan untuk mendukung kegiatan dan operasional tim.
Afif menegaskan besaran honor tersebut tidak dapat dinaikkan karena telah diatur dalam Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Berau. Sehingga afif menjelaskan tidak memiliki ruang untuk memberikan honor di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.
Meski anggaran telah tersedia dalam APBD 2026, hingga saat ini belum ada realisasi pembayaran honor maupun biaya operasional. Menurut Afif, pencairan anggaran tidak bisa dilakukan hanya karena dana tersedia, tetapi harus didukung dokumen kegiatan, Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap. Tanpa dasar administrasi tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki landasan hukum untuk mengeluarkan anggaran.
“Yang diperiksa nanti bukan hanya uangnya, tetapi juga administrasinya. Karena itu setiap pengeluaran harus memiliki dasar yang jelas,” ujarnya, Jum’at (05/06/2026).
Ia menambahkan, masuknya satu anggota baru ke dalam TBUPP pada tahun ini tidak menambah pagu anggaran yang telah ditetapkan. Namun honor untuk anggota baru tersebut akan diusulkan melalui APBD Perubahan 2026 karena belum tercantum dalam APBD murni.
Dengan pagu Rp300 juta per tahun, anggaran TBUPP Berau tergolong jauh lebih kecil dibanding sejumlah tim percepatan pembangunan di tingkat provinsi yang dalam beberapa kasus memiliki anggaran hingga miliaran rupiah.
