BERAU — Harga bahan pokok di Kabupaten Berau masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Hari Raya Iduladha. Kondisi ini dipicu oleh distribusi yang panjang serta keterbatasan pasokan lokal.
Kabid Bina Usaha Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi secara daring bersama pemerintah provinsi, harga pangan di wilayah Kalimantan memang belum stabil.
“Hasil zoom kemarin, harga pangan di Kalimantan Timur rata-rata memang masih di atas HET,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahkan telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kebijakan HET tidak lagi disamaratakan secara nasional, melainkan disesuaikan dengan kondisi wilayah, khususnya Kalimantan.
“Sudah diusulkan supaya ditinjau ulang HET, bukan lagi regional secara umum. Karena kondisi tiap daerah di Kalimantan itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan,” jelasnya, Selasa (5/5/26).
Usulan tersebut, lanjutnya, telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Namun hingga kini, keputusan resmi masih belum diterbitkan.
Selain itu, Hotlan juga menyoroti distribusi minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” yang memiliki HET sebesar Rp15.700 per liter.
“Yang disubsidi pemerintah itu hanya Minyak Kita. Harganya Rp15.700, tidak boleh dijual di atas itu,” tegasnya.
Ia menyebutkan, Berau mendapatkan alokasi sekitar 20 ton minyak goreng tersebut yang mulai didistribusikan menjelang Iduladha.
Namun, untuk minyak goreng merek lain, harga tetap mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah, kata dia, terus melakukan pengawasan melalui satgas dan instansi terkait.
“Pengawasan terus kita lakukan bersama Satgas dan instansi terkait untuk memastikan harga tetap terkendali,” katanya.
Lebih lanjut, Hotlan menilai mahalnya harga bahan pokok di Berau sangat dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang. Sebagian besar komoditas masih didatangkan dari luar daerah, seperti Pulau Jawa dan Sulawesi.
“Harga itu banyak mengambil dari Pulau Jawa. Rantai pasoknya panjang, jadi ada biaya transportasi, bongkar muat, tenaga kerja, itu semua mempengaruhi harga,” jelasnya.
Bahkan, untuk komoditas seperti minyak goreng, meski terdapat pabrik di Kalimantan, proses distribusinya tetap berputar ke Pulau Jawa untuk pengemasan sebelum kembali ke daerah.
“Walaupun ada pabrik di Bontang, tetap dikirim ke Jawa untuk labeling, baru kembali lagi. Jadi tetap mahal,” ungkapnya.
Di sisi lain, ketergantungan Berau terhadap pasokan luar daerah juga masih tinggi. Produksi lokal disebut hanya mampu memenuhi sekitar 20 hingga 30 persen kebutuhan masyarakat.
“Produktivitas pertanian kita belum mencukupi, hanya sekitar 20 sampai 30 persen. Selebihnya masih bergantung dari luar,” katanya.
Kondisi ini diperparah oleh faktor cuaca yang berdampak langsung pada hasil produksi pertanian, terutama komoditas hortikultura seperti cabai yang awalnya berkisar Rp60.000 pada bulan Januari dan melonjak naik menjadi Rp100.000 April lalu.
“Lonjakan harga cabai kemarin salah satunya karena faktor cuaca. Produksi menurun, sementara permintaan tetap tinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, distribusi komoditas juga dipengaruhi dinamika pasar. Para pedagang cenderung menyalurkan barang ke daerah dengan harga lebih tinggi, sehingga pasokan di daerah lain menjadi terbatas.
“Kalau ada daerah yang harganya lebih tinggi, tentu barang akan dibawa ke sana. Itu juga karena ada peran tengkulak,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi ini harus dijaga keseimbangannya agar tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Petani memang senang kalau harga tinggi, tapi masyarakat juga harus bisa membeli. Jadi harus balance,” tegasnya.
Dengan berbagai faktor tersebut, pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui pengawasan dan koordinasi lintas sektor, terutama menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diikuti lonjakan permintaan.
