SAMARINDA — Kritik keras langsung disampaikan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) 2025, Tiyo Ardianto, dalam kegiatan “Panggung Rakyat dan Diskusi Imajinasi Reformasi” yang digelar BEM KM Unmul di Teras Samarinda, Rabu (6/5/2026).
Di hadapan massa mahasiswa, Tiyo menilai sikap pemimpin yang enggan menemui rakyat menjadi indikator lemahnya kepemimpinan. Ia bahkan mengingatkan adanya konsekuensi politik jika kondisi tersebut terus dibiarkan.
“Nanti lama-lama bukan hanya sosoknya, tapi bisa berdampak pada runtuhnya kekuatan politiknya. Pemerintah yang buruk itu biasanya takut pada rakyat yang pintar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung absennya Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam forum yang sejak awal dirancang sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau tidak berani bertemu rakyat, itu tanda kepemimpinan yang patut dipertanyakan. Rakyat Kalimantan Timur ini mampu menyampaikan kritik secara objektif, bukan emosional,” tegasnya.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, pemerintah seharusnya hadir untuk mendengar aspirasi, bukan menunggu didatangi oleh rakyat.
“Rakyat itu pemilik kedaulatan. Seharusnya pemerintah yang datang menemui, bukan sebaliknya,” lanjutnya.
Kegiatan yang mengangkat tema “Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas” tersebut menjadi panggung kritik terbuka terhadap kepemimpinan daerah. Forum ini juga merupakan kelanjutan dari dorongan debat terbuka yang sebelumnya dilayangkan mahasiswa kepada gubernur sejak Februari 2026.
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima kepastian terkait tantangan debat tersebut.
“Sejak kami publikasi surat tantangan terbuka hingga bersurat secara administratif, tidak pernah ada kejelasan. Padahal sebelumnya sempat ada pernyataan kesediaan untuk debat,” ujarnya.
Ia juga menanggapi pernyataan Diskominfo Kaltim yang menyebut undangan debat sebagai informasi tidak benar. Menurutnya, pihak pemerintah melalui Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sempat mengusulkan perubahan format menjadi diskusi, namun ditolak mahasiswa.
“Kami ingin debat terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang transparan. Kalau diskusi, biasanya formatnya tidak sepenuhnya terbuka,” katanya.
Sejumlah kritik lain turut disampaikan mahasiswa, mulai dari persoalan lingkungan, pendidikan, hingga kebijakan pengadaan fasilitas pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi masyarakat.
Spanduk berisi karikatur gubernur yang dipasang di lokasi kegiatan juga menjadi simbol kritik yang mencolok, mempertegas pesan yang ingin disampaikan mahasiswa.
Meski kegiatan sempat diwarnai dugaan upaya pembubaran oleh oknum tertentu, forum tetap berlangsung. BEM KM Unmul memastikan gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada kegiatan ini.
“Kami akan terus menyuarakan ini. Selama pemerintah belum mampu menentukan skala prioritas yang berpihak kepada rakyat, maka aksi lanjutan akan terus ada,” tutup Hiththan.
