SAMARINDA – Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur yang membahas wacana penggunaan hak angket berlangsung dengan tensi tinggi. Sekretaris Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry, melontarkan pernyataan tegas yang mengingatkan bahwa dampak hak angket tidak hanya menyasar gubernur, tetapi juga wakil gubernur sebagai satu kesatuan kepemimpinan daerah.
Dalam forum resmi tersebut, Sarkowi menegaskan bahwa secara konstitusional, kepala daerah dan wakilnya tidak dapat dipisahkan. Karena itu, jika hak angket digulirkan, maka konsekuensinya akan berimbas pada pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji secara bersamaan.
“Angket ini sasarannya bukan hanya gubernur. Karena gubernur dan wakil gubernur itu satu paket,” ujar Sarkowi dalam Penyampaiyannya di tengah rapat. Senin(4/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan publik. Sejumlah elemen masyarakat terus menggelar aksi di depan gedung DPRD Kaltim, mendesak agar hak angket segera direalisasikan sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Singgung Fraksi Pendukung
Sarkowi juga menyinggung dinamika politik di internal DPRD, terutama terkait dukungan fraksi-fraksi terhadap wacana hak angket. Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan politik tidak bisa dilepaskan dari peta koalisi partai pengusung kepala daerah.
Menurutnya, anggota dewan perlu memahami secara utuh konsekuensi politik dari penggunaan hak angket, termasuk relasi antarpartai yang selama ini menjadi basis dukungan pemerintahan daerah.
Minta Gerindra Perjelas Sikap
Secara khusus, Sarkowi meminta Fraksi Gerindra untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait urgensi pengajuan hak angket. Ia menilai, dukungan terhadap langkah tersebut harus disertai kajian mendalam, bukan sekadar respons atas tekanan massa.
Ia mengingatkan agar DPRD tidak terjebak dalam keputusan yang bersifat emosional tanpa dasar regulasi yang kuat.
“Saya minta Fraksi Gerindra bisa menguraikan secara jelas, supaya semua yang diputuskan di forum ini benar-benar *clear* dan sesuai aturan,” tegasnya.
Tensi Politik Meningkat
Rapat paripurna kali ini mencerminkan meningkatnya tensi politik di DPRD Kaltim. Perbedaan pandangan antarfraksi mulai mengemuka, terutama terkait waktu dan mekanisme penggunaan hak angket.
Di satu sisi, tekanan publik terus menguat melalui aksi demonstrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Namun di sisi lain, sebagian anggota dewan mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar langkah politik yang diambil tidak menimbulkan dampak luas yang tidak diperhitungkan.
Menutup pernyataannya, Sarkowi mengimbau seluruh anggota dewan untuk tetap mengedepankan objektivitas dan berpegang pada aturan perundang-undangan dalam mengambil keputusan.
“Jangan sampai kita memutuskan sesuatu secara emosional, tanpa objektivitas, dan tidak sesuai dengan regulasi,” pungkasnya.
