BERAU – Janji manis mengenai kemandirian dan kestabilan energi di Kabupaten Berau kembali dipertanyakan. Meski berulang kali diklaim memiliki pasokan yang mencukupi berkat integrasi jaringan, realita di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Sistem kelistrikan Bumi Batiwakkal saat ini dinilai terlalu rapuh dan bergantung penuh pada fluktuasi pasokan luar daerah, memicu kritik tajam atas kinerja operasional manajemen pemeliharaan wilayah.
Langkah mitigasi yang diambil oleh manajemen kelistrikan setempat dinilai lambat dalam mengantisipasi kerentanan sistem. Pola operasi yang mengandalkan pasokan dari luar daerah tanpa memperkuat fondasi pembangkit lokal dinilai sebagai kebijakan yang berisiko tinggi bagi daerah berkembang seperti Berau.
Manager PLN UP3 Berau, Rizki Rhamdan Yusup, memberikan pembelaan terkait kondisi riil kapasitas daya mampu bersih seluruh mesin di Berau saat ini jika dibandingkan dengan total beban puncak masyarakat. Menurutnya, secara akumulatif dalam sistem makro, daya yang tersedia sebenarnya berada pada posisi yang aman untuk melayani pelanggan.
“Saat ini, pasokan listrik untuk Kabupaten Berau pada dasarnya sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” ujar Rizki Rhamdan Yusup saat dikonfirmasi, Sabtu (18/7/2026).
Rizki menggarisbawahi adanya perubahan struktural dalam peta distribusi energi di Berau. Ketergantungan pada mesin pembangkit lokal yang masif di masa lalu diklaim sudah bergeser sejak daerah ini terhubung dengan jaringan regional yang lebih besar.
“Berbeda dengan beberapa tahun lalu yang lebih banyak bergantung pada pembangkit lokal, saat ini sistem kelistrikan Berau telah menjadi bagian dari Sistem Interkoneksi Kalimantan melalui Gardu Induk Tanjung Redeb,” tuturnya menjelaskan alur distribusi saat ini.
Namun, kebijakan interkoneksi ini justru menjadi bumerang. Ketika sistem pusat mengalami guncangan, Berau yang berada di ujung jaringan menjadi wilayah yang paling terdampak. Manajemen dinilai gagal membangun sistem proteksi internal atau mempertahankan cadangan daya lokal (spinning reserve) yang memadai untuk menghadapi kondisi darurat.
Alih-alih menyajikan solusi taktis yang cepat, pihak manajemen justru berlindung di balik alasan gangguan teknis eksternal. Ketergantungan pada pihak ketiga atau swasta dalam penyediaan pasokan listrik di jaringan interkoneksi memperlihatkan lemahnya kendali PLN dalam memastikan keandalan pasokan secara mandiri.
“Memang dalam beberapa hari terakhir sempat terjadi gangguan teknis pada komponen Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) swasta yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan,” aku Rizki.
Dampak dari gangguan di sektor hulu swasta tersebut langsung memukul stabilitas pasokan di tingkat hilir.
Ketidakmampuan mesin lokal menopang beban puncak secara mandiri memaksa manajemen mengambil langkah darurat yang merugikan pola konsumsi energi di daerah.
“Sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan daya dan mengharuskan PLN melakukan pengaturan operasi di sejumlah wilayah, termasuk Berau, sebagai langkah untuk menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan,” pungkas Rizki.
Kondisi ini menjadi catatan merah bagi kinerja PLN UP3 Berau. Publik dan pelaku industri kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas riil pembangkit lokal di Berau agar tidak terus-menerus menjadi “korban” dari kerentanan sistem interkoneksi Kalimantan di masa mendatang.
