BERAU – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, memanfaatkan momentum reses untuk meluruskan opini negatif yang belakangan menyerang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di media massa.

Dirinya menegaskan bahwa visi-misi Gubernur beserta jajaran lewat berbagai program pro-rakyat, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur, telah berjalan nyata di lapangan dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Berau.

Syarifatul mengungkapkan, salah satu program unggulan yang mendapat respons sangat positif dari warga di tingkat akar rumput adalah program jaminan pendidikan gratis terintegrasi atau “Gratis Pol”.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program di 2026 ini sudah diterima dan dinikmati masyarakat. Salah satunya program unggulan adalah terkait dengan program Gratis Pol. Tadi kami sudah cross-check juga, ada anak dari salah seorang warga yang hadir ternyata sudah kuliah dan mendapatkan bantuan UKT gratis. Ada juga yang anaknya masih SMA sudah menerima bantuan biaya sekolahnya, termasuk pengadaan baju seragam, tas, dan sepatu. Alhamdulillah masyarakat senang,” ujar Syarifatul di sela agenda resesnya, Rabu (3/6/2026).

Politisi senior ini menambahkan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembebasan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi pelajar dan mahasiswa, tetapi juga menyasar kesejahteraan tenaga pendidik melalui kucuran insentif guru yang menelan anggaran cukup besar.

Langkah sosialisasi masif ini sengaja digencarkan jajaran parlemen untuk membentengi persepsi publik dari gempuran informasi sepihak di media massa yang mendiskreditkan kinerja pemerintah daerah.

“Ini kan perlu kita sampaikan kepada masyarakat, apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur dan seluruh jajarannya bahwa visi-misinya sudah dilaksanakan. Ini kan jelas program yang perlu rakyat dan wajib diketahui semua orang. Karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini kan lagi diserang media massa yang luar biasa. Kami sebagai anggota DPR juga berhak meluruskan dan menginfokan program-program apa saja yang saat ini sedang berjalan, khususnya di Kabupaten Berau,” tegasnya.

Selain sektor pendidikan, Syarifatul juga membeberkan komitmen Pemprov Kaltim dalam menuntaskan konektivitas antarwilayah di pesisir Berau. Sejumlah proyek infrastruktur jalan dipastikan akan dikebut hingga akhir tahun ini.

“Salah satunya juga lanjutan pembangunan jalan dari Sambaliung ke pesisir. Ini akan ada di tahun ini juga, insya Allah akhir tahun diselesaikan. Juga jalan yang dari Putim di Jembatan Nibung menuju ke pesisir juga kita sampaikan. Dan ada juga umroh gratis untuk para marbot,” tambahnya.

Kendati mengapresiasi terobosan Pemprov Kaltim sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang berani menggratiskan biaya UKT perguruan tinggi, Syarifatul tidak menampik adanya beberapa kendala teknis di lapangan.

Dalam serap aspirasi tersebut, dirinya menerima keluhan dari sejumlah orang tua mengenai anak-anak asli Kaltim yang berkuliah di luar daerah namun belum terakomodasi akibat kendala pengisian aplikasi sistem pendaftaran.

“Evaluasi pasti ada karena ternyata ada yang ketinggalan mengisi aplikasi sehingga tidak dapat, kan kasihan juga. Pendaftaran untuk di dalam Kaltim ini harus mengisi aplikasi terakhir 30 Juni.

Untuk yang di luar daerah sementara sudah ditutup, tapi nanti akan dibuka lagi per Juli 2026. Jadi masih ada kesempatan bagi mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim untuk mengisi aplikasi ini,” jelas mantan pimpinan DPRD Berau tersebut.

Menyikapi masukan dan persoalan sisa kuota dari total 64 ribu penerima manfaat tersebut, Komisi III DPRD Kaltim berkomitmen untuk segera memanggil jajaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim guna melakukan pembenahan regulasi teknis.

“Nanti kami coba komunikasi dengan melakukan rapat dengan Kesra untuk hal-hal yang perlu dievaluasi atau masukan dari masyarakat ini, agar ke depan diperbaiki lagi. Tapi sejauh ini programnya sudah banyak di masyarakat dan mahasiswa sudah menerima, sehingga sangat meringankan beban orang tua, khususnya yang tidak mampu,” pungkasnya.