SAMARINDA. Ketegangan pecah di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kamis (9/4/2026), saat massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda terlibat bentrok dengan aparat Satpol PP. Insiden terjadi ketika mahasiswa berupaya menerobos masuk ke dalam area kantor gubernur, hingga menyebabkan pagar pembatas jebol.
Aksi saling dorong tak terhindarkan. Massa yang memaksa masuk mendapat hadangan petugas, namun tekanan dari barisan mahasiswa membuat pagar besi di depan kantor gubernur roboh. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya aparat keamanan berhasil mengendalikan keadaan.
Benturan tersebut dipicu kekecewaan mahasiswa yang tidak dapat bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, maupun Wakil Gubernur Seno Aji saat aksi berlangsung.
Ketua PC PMII Samarinda, Taufikuddin, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas tidak hadirnya pimpinan daerah untuk menerima aspirasi mahasiswa secara langsung.
“Kami datang untuk berdialog, bukan hanya ditemui perwakilan. Tapi justru tidak ada satu pun pimpinan yang hadir,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, hingga kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih. Mereka juga menyoroti persoalan pertambangan, termasuk transparansi dana hasil tambang.
Selain itu, PMII secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana investasi dari Bakrie Group di Kalimantan Timur yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Menurut Taufikuddin, berbagai program prioritas pemerintah provinsi pada tahun 2026 dinilai belum berjalan maksimal, sehingga perlu evaluasi menyeluruh.
Aksi yang sempat ricuh akhirnya berangsur kondusif setelah aparat keamanan melakukan pengamanan ketat di lokasi. Meski demikian, mahasiswa tetap bertahan dan melanjutkan orasi secara bergantian.
PMII menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dalam mengawal berbagai tuntutan yang disampaikan. Mereka berkomitmen akan kembali turun ke jalan jika tidak ada respons nyata dari pemerintah provinsi.
“Kami akan terus bergerak sampai tuntutan ini didengar dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
