BERAU – Langkah strategis Dinas Perikanan Kabupaten Berau dalam melakukan lompatan inovasi untuk menyejahterakan nelayan lokal tampaknya masih belum tuntas sempurna. Hal ini terlihat dari pengakuan otoritas dinas yang menyebut skema program kerja tahunan untuk para nelayan tradisional di Bumi Batiwakkal masih cenderung monoton dan tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.
Sekretaris Dinas Perikanan Berau, Yunda, membeberkan bahwa program kerja dinas ke depan masih bergantung pada pola lama, seperti bimbingan teknis, pelatihan perbaikan mesin, sosialisasi, serta pembagian dana hibah bagi kelompok nelayan kecil.
Minimnya terobosan teknologi baru diakui terjadi karena ruang gerak dinas terbentur aturan batas kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Program kami itu tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, lebih kepada peningkatan kapasitas nelayan dengan melakukan pelatihan atau semacam bimtek. Semua kegiatan ini fokus kepada wilayah atau kewenangan pemerintah Kabupaten Berau, yakni untuk nelayan dan pembudidaya di perairan umum seperti sungai, danau, dan rawa,” ujar Yunda saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).
Sementara itu, untuk sektor wilayah pesisir dan laut yang menjadi pusat berkumpulnya mayoritas nelayan besar di Berau, regulasi perizinan dan hibahnya sepenuhnya ditarik ke ranah Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Dinas Perikanan Berau di tingkat kabupaten praktis hanya bertindak sebagai fasilitator pencatatan kapal, penerbitan pas kecil, serta pemberian rekomendasi usulan.
Hingga pertengahan tahun 2026 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau ternyata belum memiliki satu pun fasilitas gudang pendingin (cold storage) maupun pabrik es yang berfungsi secara mandiri untuk melayani nelayan.
Fasilitas cold storage yang ada di Sambaliung merupakan aset milik Dinas Perikanan Provinsi, namun dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi.
Di sisi lain, rencana Dinas Perikanan Berau untuk membangun pabrik es dan gudang pendingin mandiri di Tanjung Batu masih berstatus wacana dan mandek di tingkat kementerian maupun provinsi tanpa adanya kejelasan tindak lanjut.
Dinas Perikanan Berau terlihat hanya bisa menunggu dan kehilangan daya dorong untuk memperjuangkan fasilitas tersebut melalui APBD akibat adanya kebijakan pemotongan anggaran di tingkat daerah.
“Dengan adanya efisiensi anggaran ini membuat kami kurang bersemangat untuk mengajukan. Tapi kita berharap ada investor yang masuk melirik peluang ini untuk mengadakan alat cold storage tersebut,” akunya.
Yunda mengklaim stabilitas harga sejauh ini masih aman karena para pemilik kapal besar langsung menjual hasil tangkapan lewat jalur darat ke luar daerah, seperti Bontang, Samarinda, Balikpapan, hingga Tarakan.
Guna menekan angka stunting dan inflasi di internal daerah, Dinas Perikanan Berau mengandalkan program berkala berupa Pasar Ikan Murah.
“Kami enggak ada anggaran. Jadi ini kerja sama Dinas Perikanan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Kami hanya memfasilitasi saja, mereka sendiri yang menyiapkan ikan dan langsung menjualnya, jadi kita tidak sama sekali menggunakan anggaran pemerintahan,” pungkasnya.
