BERAU, IT-NEWS.ID – Persoalan abrasi di Pulau Derawan, Kabupaten Berau, yang telah berlangsung sejak 2005 hingga kini belum juga tuntas. Dampaknya semakin mengkhawatirkan, dengan kawasan pesisir yang terdampak diperkirakan mencapai hampir 200 meter serta kerusakan pada hampir lima bangunan resor dan ruang pertemuan.
Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika, mengungkapkan persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Berau, Senin (12/10/2026). Ia meminta agar penganggaran pembangunan penanganan abrasi dikawal serius sehingga rencana yang telah disusun tidak kembali tertunda.
Menurut Indra, penanganan abrasi di Pulau Derawan sudah terlalu lama dinantikan. Bahkan, dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) beserta perencanaan pembangunan disebut telah selesai. Namun, hingga saat ini, pembangunan fisik yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.
“Jangankan kita berpikir Maratua sudah mengalami abrasi, kita di Derawan saja sudah hampir 10 tahun tidak bisa terealisasi, Pak,” ungkapnya dalam RDP di DPRD Berau.
Ia menjelaskan, pada 2024–2025 sebenarnya telah tersedia anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penanganan abrasi tersebut. Namun, menurutnya, anggaran itu dialihkan untuk keperluan lain sehingga pembangunan belum dapat terlaksana.
Indra mengatakan, dirinya juga telah mendatangi Balikpapan untuk berkoordinasi dengan bidang pengawasan kelautan dan perikanan terkait perizinan pembangunan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, ia menyebut persoalan perizinan kelautan telah selesai.
Karena itu, ia berharap tidak ada lagi persoalan perizinan yang menjadi penghambat pembangunan penanganan abrasi di Pulau Derawan.
“Tidak ada alasan lagi bahwa PUPR tidak melakukan pembangunan di situ karena perizinan kelautan sudah clear semua,” tegasnya.
Indra turut menyinggung persoalan bongkar muat yang disebut menjadi salah satu kendala pembangunan. Namun, berdasarkan koordinasi yang telah dilakukannya, persoalan tersebut dinilai sudah diselesaikan.
“Kalau tadi saya ke PUPR, dia bilang bongkar muatnya bermasalah. Padahal kemarin itu semuanya sudah clear. Tinggal anggarannya saja lagi, minta dikawal,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi pesisir yang terus tergerus abrasi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kerusakan yang terjadi bukan hanya mengancam kawasan pantai, tetapi juga berdampak terhadap bangunan resor dan fasilitas yang ada di Pulau Derawan.
Ia berharap DPRD Berau bersama pemerintah daerah dapat mengawal kebutuhan anggaran agar pembangunan penanganan abrasi segera direalisasikan. Terlebih, perencanaan dan perizinan disebut telah diselesaikan sehingga kepastian anggaran menjadi hal yang kini paling dinantikan.
“Harapan kami, tidak ada lagi masalah izin dan lain-lain. Itu sudah clear semua, Pak, karena tinggal penganggaran saja,” pungkasnya.
