SAMARINDA – Aksi demonstrasi besar digelar di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026), saat ratusan massa dari berbagai latar belakang turun ke jalan menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah daerah.
Sebelum menuju titik aksi, para peserta terlebih dahulu berkumpul di kawasan Islamic Center Samarinda. Sekitar pukul 11.30 Wita, mereka bergerak bersama menuju DPRD Kaltim dengan berjalan kaki, membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk, poster, dan tulisan bernada kritik.
Aksi ini melibatkan mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, komunitas atlet disabilitas, hingga sejumlah organisasi masyarakat. Seiring waktu, jumlah massa terus bertambah sehingga kawasan sekitar gedung dewan dipenuhi peserta aksi dengan pengamanan dari aparat.
Dalam penyampaian aspirasi, massa menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai belum transparan. Kritik tersebut dituangkan dalam berbagai spanduk yang dipasang di lokasi aksi, berisi sindiran terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.
Tiga tuntutan utama disampaikan dalam aksi ini, yakni meminta dilakukannya audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, menghentikan praktik KKN, serta mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Sorotan juga datang dari organisasi masyarakat Ratu Riu yang menilai adanya indikasi nepotisme dalam struktur kekuasaan daerah. Mereka mendorong agar dugaan tersebut ditelusuri secara terbuka oleh pihak berwenang.
“Jangan sampai kekuasaan hanya berputar di lingkaran keluarga. Kami minta ini dibuka secara terang, diaudit secara menyeluruh, agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar salah satu perwakilan Ratu Riu saat berorasi.
Selain orasi, pesan kritik juga disampaikan melalui simbol visual berupa spanduk bergambar tikus berdasi yang dibawa peserta aksi. Simbol tersebut menggambarkan kekecewaan terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai masih terjadi.
Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Massa berharap DPRD Kaltim tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mampu menindaklanjutinya dengan langkah konkret.
Usai menyampaikan aspirasi di depan gedung dewan, massa kemudian melanjutkan aksi menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk menyuarakan tuntutan serupa.
