BERAU — Persoalan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi salah satu sorotan dalam aksi Gerakan Masyarakat Sipil (GMS) Berau di halaman Kantor Bupati Berau, Kalimantan Timur.
Massa mempertanyakan selisih besar antara kuota Pertalite yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Berau untuk 2026 dengan kuota yang akhirnya disetujui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Pemkab Berau sebelumnya mengusulkan kuota Pertalite sebanyak 83.201 kiloliter untuk kebutuhan 2026. Namun, kuota yang disetujui BPH Migas hanya 47.312 kiloliter.
Dengan demikian, terdapat selisih mencapai 35.889 kiloliter antara kuota yang diajukan dan kuota yang disetujui.
Selisih tersebut menjadi pertanyaan besar massa aksi, terlebih persoalan BBM di Berau dalam beberapa waktu terakhir ditandai dengan kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Pembina FORDA Berau, Indra Teguh, meminta pemerintah menghitung kebutuhan BBM masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan kondisi di pusat kota.
“Untuk Kabupaten Berau, sudah dihitung belum berapa jumlah penduduknya? Berapa kendaraan yang hari ini keluar dari daerah? Berapa ekspedisi yang keluar dari Berau? Ini harus dihitung,” tegas Indra dalam aksi tersebut, Senin(7/9/2026).
Menurut Indra, kondisi Berau berbeda dengan daerah lain. Wilayah yang luas dengan 13 kecamatan dan banyak kampung membuat kebutuhan BBM tidak hanya terpusat di perkotaan.
Ia mempertanyakan apakah kuota yang tersedia saat ini benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah kampung.
“Kita hari ini ngomongnya di kota semua. Yang di kampung bagaimana? Ada yang mendapatkan BBM dengan harga berbeda-beda. Ini yang harus dipikirkan,” ujarnya.
Indra menilai persoalan kuota tidak boleh hanya dilihat dari jumlah BBM yang tersedia secara administratif. Pemerintah juga harus melihat kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Jangan santai. Kita harus melihat masyarakat di 13 kecamatan. Jangan hanya melihat kondisi yang ada di kota,” tegasnya.
Menurut dia, keterbatasan pasokan dapat berdampak pada masyarakat yang berada jauh dari pusat distribusi. Harga BBM di tingkat masyarakat pun berpotensi semakin tinggi ketika pasokan sulit diperoleh.
“Kasihan masyarakat. Ada 13 kecamatan, ada banyak kampung. Harga yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang kita harapkan,” katanya.
Bagi massa aksi, persoalan kuota Pertalite tersebut perlu mendapat penjelasan dari pemerintah. Mereka mempertanyakan dasar perhitungan hingga kebutuhan yang diajukan sebesar 83.201 kiloliter hanya mendapatkan persetujuan 47.312 kiloliter.
Selisih 35.889 kiloliter tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, terutama di tengah kondisi antrean BBM yang masih dikeluhkan masyarakat.
Aksi GMS Berau pun tidak hanya menyoroti persoalan antrean di SPBU, tetapi juga mempertanyakan kebijakan kuota yang menjadi salah satu faktor penting dalam ketersediaan BBM di daerah.
Indra menegaskan, perjuangan tersebut bukan sekadar untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan menyangkut kebutuhan masyarakat Berau secara luas.
“Hari ini kita berbeda karena ada orang-orang yang berani seperti ini. Kalau kita berhasil memperjuangkan persoalan ini, yang merasakan manfaatnya bukan hanya kita, tetapi seluruh masyarakat Berau,” pungkasnya.
