TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan memastikan tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk memaksimalkan kinerja aparatur yang sudah ada, terutama melalui kolaborasi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan bahwa dalam hampir dua tahun terakhir Pemkab Bulungan memang tidak melakukan penerimaan CPNS. Kondisi ini, menurutnya, menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antaraparatur agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Dalam kurang waktu dua tahun terakhir, Bulungan zero penerimaan CPNS. Termasuk tahun ini, kita tidak melakukan penerimaan CPNS. Kita ingin memaksimalkan bagaimana keberadaan PPPK benar-benar bisa mensupport dan bersinergi dengan PNS di lingkup Pemkab Bulungan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, tantangan ke depan cukup besar. Hingga tahun 2027, diperkirakan sekitar 149 aparatur akan memasuki masa pensiun, baik dari jabatan fungsional maupun struktural. Hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah tenaga ASN di lingkungan pemerintah daerah.
“Meskipun sebenarnya tahun ini hingga 2027 tidak kurang ada sekitar 149 yang pasti akan pensiun, baik yang fungsional maupun struktural,” jelasnya..
Meski demikian, Syarwani melihat kondisi tersebut sebagai peluang bagi PPPK untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung jalannya pemerintahan. Walaupun tidak secara formal mengisi jabatan yang kosong, PPPK dinilai mampu menjalankan fungsi-fungsi pekerjaan dalam keseharian.
“Saya punya keyakinan, bahwa ini peluang juga bagi PPPK. Kalau pun tidak secara formal mengisi, paling tidak dalam tugas keseharian itu bisa dijalankan fungsi-fungsi jabatan yang lowong dan kosong,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB sebenarnya telah membuka opsi pengadaan ASN. Namun, Pemkab Bulungan tetap harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah sebelum mengambil kebijakan rekrutmen.
“Kita sebenarnya ada penawaran yang disampaikan melalui edaran dari Menpan RB, namun kita juga harus mengukur kemampuan kita. Dengan kondisi yang ada, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan, sehingga kita memaksimalkan tenaga yang ada hari ini dan dukungan PPPK,” ungkapnya.
Secara jumlah, kondisi tanpa rekrutmen tentu berdampak pada berkurangnya ASN setiap tahun seiring adanya pegawai yang pensiun. Di sisi lain, tidak adanya penerimaan CPNS maupun PPPK membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia.“Secara kuantitas pasti berpengaruh, karena setiap tahun ada yang pensiun, tapi di sisi lain kita ti
dak merekrut tenaga baru, termasuk PPPK juga tidak ada. Tapi bagaimana tenaga yang ada hari ini benar-benar bisa dioptimalkan,” katanya.
Saat ini, total PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Bulungan mencapai sekitar 5.000 orang. Dengan jumlah tersebut, Syarwani optimistis kolaborasi yang solid antaraparatur mampu menjaga stabilitas pelayanan publik di daerah.
“Kita harapkan tenaga PNS dan PPPK yang ada di lingkup Pemkab Bulungan sekitar 5.000 orang ini benar-benar bisa bekerja maksimal, saling mendukung, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” tutupnya. (Lia)
