JAKARTA – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam melindungi sektor pertanian dari dampak musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi tahun ini. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) mitigasi kekeringan lahan yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama seluruh kepala daerah, Senin (20/4/2026), di auditorium kantor pusat Kementan.
Dalam forum tersebut, Sri Juniarsih menyampaikan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkab Berau, di antaranya perbaikan irigasi persawahan melalui sistem perpompaan dan perpipaan, pembangunan embung, penyediaan pompa air, serta pembangunan parit dam.
Selain itu, Pemkab Berau juga melakukan pemeliharaan irigasi tersier di empat kecamatan sentra produksi padi sawah, serta menyiapkan alat panen dan dryer dengan kapasitas 10 ton guna menjaga produktivitas pertanian.
Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat kendala di lapangan, termasuk adanya lahan sawah yang terdampak intrusi air laut sehingga tidak dapat dipanen.
“Pemerintah Kabupaten Berau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, termasuk memperkuat langkah mitigasi di lapangan agar dampak kemarau panjang dapat diminimalisir, khususnya bagi para petani,” ujar Sri Juniarsih di kutip dari Prokopim Berau Selasa (21/04/2026).
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementan menggelar rakor tersebut sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung mulai Mei hingga Oktober mendatang. Rakor ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini guna meminimalkan dampak kekeringan, khususnya pada sektor pertanian.
Beberapa fokus utama yang dibahas meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi sumber daya air, serta percepatan penerapan teknologi pertanian adaptif, termasuk penggunaan sistem irigasi efisien dan program pompanisasi.
Menanggapi sejumlah kendala yang disampaikan daerah, Kementan disebut telah mengalokasikan anggaran untuk membantu penanganan permasalahan tersebut. Pemerintah daerah diminta segera melengkapi administrasi sebagai syarat tindak lanjut bantuan yang saat ini tengah diproses oleh Pemkab Berau.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan kesejahteraan petani dapat terlindungi di tengah ancaman kemarau panjang.
