BERAU – Minimnya keberpihakan anggaran dan perhatian pemerintah daerah terhadap fasilitas publik yaitu salah satu armada perpustakaan berjalan terbengkalai selama 10 tahun lebih. Layanan perpustakaan keliling yang menjadi ujung tombak peningkatan literasi di Kabupaten Berau kini kondisinya kian memprihatinkan di tengah berbagai keterbatasan ekstrem.
Kondisi miris ini diungkapkan langsung oleh pihak internal dinas, Sunarto.
Ia menyoroti bagaimana efisiensi anggaran dan buruknya sarana penunjang telah melumpuhkan jangkauan perpustakaan keliling yang seharusnya menyisir wilayah pedalaman dan pesisir kampung.
Dari dua unit armada perpustakaan keliling yang dimiliki, saat ini dinas praktis hanya bisa mengandalkan satu unit mobil saja. Satu unit lainnya dipastikan rusak berat, terbengkalai, dan tidak layak pakai. Ironisnya, pembiaran aset negara ini disebut telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun tanpa ada upaya perbaikan yang nyata.
Kondisi bodi mobil tua tersebut kini sudah keropos, sehingga memicu ketakutan bagi para petugas jika dipaksakan untuk dibawa ke lapangan menembus medan jalanan pedalaman.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), Sunarto, mengatakan di tengah keterbatasan ini, pihak dinas bahkan terkesan terlihat kepasrahan agar aset terbengkalai itu dilelang saja guna mendapatkan pengadaan unit baru.
“Kalau bisa dilelang ya enggak apa-apa, biar kita ada pengadaan baru lagi kan? Karena kan sudah melalui 10 tahun lebih, tidak layak lagi semua,” keluh Sunarto dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Akibat krisis armada dan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2026, jangkauan perpustakaan keliling kini terpaksa dipangkas habis-habisan.
“tahun-tahun sebelumnya petugas aktif menyisir wilayah pesisir hingga pedalaman Berau, saat ini operasionalnya dibatasi hanya di daerah terdekat yang mudah dijangkau, seperti Kecamatan Sambaliyung, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur” jelasnya
Dinas juga mengakui adanya sejumlah wilayah kecamatan yang terpaksa dianaktirikan dan tidak tersentuh layanan akibat minimnya plot anggaran yang diberikan selama ini.
Beban operasional lapangan kian diperparah oleh kebijakan yang tidak rasional. Di tengah melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM), anggaran BBM untuk mobilitas perpustakaan keliling justru dipangkas secara drastis oleh pemerintah daerah.
Hal ini dinilai sebagai pukulan telak yang menghentikan langkah petugas untuk menjangkau masyarakat luas. Bagaimana mungkin mobilitas pelayanan publik dapat berjalan jika penunjang utamanya tidak diberikan anggaran yang memadai?
Selain masalah BBM dan armada, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kekurangan personel pengemudi (driver) juga menjadi ganjalan utama yang membuat pelayanan publik ini berjalan seadanya.
Kebijakan pemotongan anggaran dan pembiaran fasilitas yang sudah berlangsung menahun ini memperlihatkan bahwa program peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Berau belum sepenuhnya menjadi skala prioritas utama bagi pemerintah daerah.
Pemerintah diharapkan segera membenahi pemenuhan anggaran, armada, serta pemenuhan SDM agar hak literasi masyarakat di wilayah kampung dan pesisir tidak terus dikorbankan.
