BERAU – Akses jalan di wilayah Hulu Kelay, Kabupaten Berau, terputus selama sepekan terakhir. Pemerintah daerah memastikan penanganan darurat segera dilakukan dengan melibatkan pihak swasta di sekitar lokasi.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Junaidi, mengatakan titik kerusakan berada di ruas antara Kampung Long Duhung dan Kampung Long Keluh.
“Hari Selasa kemarin, anggota saya sudah mengecek ke lokasi. Selain memantau jalan yang putus, mereka juga mengecek posisi dua jembatan bailey yang kami pasang di wilayah tersebut,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).
Junaidi menjelaskan bahwa penanganan sementara saat ini sudah mulai berjalan di lapangan. Berdasarkan pantauan timnya, pihak perusahaan di sekitar lokasi telah menyiagakan alat berat berupa ekskavator dan bulldozer, serta menyiapkan batang-batang pohon sebagai penanganan awal agar akses bisa segera dilalui.
Pihak DPUPR juga telah berkomunikasi dengan pihak Kecamatan Kelay untuk menawarkan bantuan material berupa pipa baja bergelombang (Aramco).
“Kami menawarkan kolaborasi. DPUPR menyiapkan material pipa Aramco-nya dari Tanjung Redeb, sementara pihak perusahaan menyiapkan alat untuk mobilisasi, pemasangan, hingga penimbunan,” jelasnya.
Namun, berdasarkan informasi terbaru dari pihak kecamatan, perusahaan di lokasi telah menyatakan kesiapannya untuk menangani kerusakan tersebut secara mandiri agar perbaikan bisa berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu mobilisasi material dari ibu kota kabupaten.
Meski saat ini ditangani secara darurat oleh perusahaan, Junaidi menegaskan bahwa ruas jalan tersebut sudah masuk dalam skema pembangunan pemerintah tahun ini. Jalur tersebut merupakan bagian dari proyek rehabilitasi jalan dari Baturajang menuju Long Lamcin.
“Tahun ini kami memang ada pekerjaan fisik di lokasi tersebut, namun saat ini masih dalam proses perencanaan dan belum terkontrak. Jika nanti proyek fisik kami sudah berjalan, kondisi jalan ini akan kembali kami monitor dan dipermanenkan penanganannya,” tambahnya.
Terkait anggaran penanganan darurat ini, Junaidi menyebut tidak ada biaya konstruksi khusus yang dikeluarkan oleh daerah. Hal ini murni bentuk kontribusi swasta melalui penyediaan alat berat dan pemanfaatan material yang ada di lokasi.
“Ini menjadi concern bersama semua pihak stake holder terkait di Pemerintah Kab.Berau, pihak swasta dan masyarakat. Intinya, kita upayakan penanganan yang paling cepat agar aktivitas masyarakat tidak terhambat,” pungkasnya. (akti)
