SAMARINDA – Unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026), berakhir ricuh setelah ribuan massa yang bertahan hingga petang tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pemerintah daerah.
Sejak siang, kawasan Jalan Gajah Mada dipenuhi demonstran dari berbagai elemen masyarakat. Mereka datang membawa tuntutan yang beragam, mulai dari kritik terhadap kebijakan anggaran hingga dugaan praktik tata kelola pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada publik.
Aksi berlangsung dengan orasi bergantian dari atas mobil komando. Massa juga sempat menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi. Namun hingga menjelang sore, tidak ada perwakilan resmi dari pemerintah provinsi yang menemui peserta aksi.
Situasi mulai berubah ketika kabar bahwa Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud berada di dalam kantor tidak diikuti dengan kehadiran untuk berdialog dengan massa. Kondisi tersebut memicu kekecewaan yang perlahan meningkat di lapangan.
“Dari tadi kami menyampaikan aspirasi dengan tertib, tapi tidak ada satu pun perwakilan pemerintah yang menemui. Kami hanya ingin didengar,” ujar salah satu peserta aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim saat berorasi.
Sekitar pukul 17.37 Wita, mobil komando meninggalkan lokasi. Meski demikian, massa tetap bertahan di depan kantor gubernur, berharap ada respons langsung dari pihak pemerintah.
Memasuki pukul 18.00 Wita, aparat kepolisian mulai memberikan imbauan agar massa membubarkan diri. Langkah ini diambil karena waktu aksi telah melewati batas dan situasi dinilai berpotensi memanas.
Namun, imbauan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan. Ketegangan meningkat saat sebagian massa memilih tetap bertahan. Sekitar pukul 18.27 Wita, situasi berubah menjadi konfrontatif setelah terjadi aksi pelemparan ke arah aparat menggunakan botol, gelas plastik, hingga batu dan pecahan keramik.
Tidak hanya itu, sejumlah peserta aksi yang menutup wajah terlihat mencoba menarik kawat berduri di sekitar pintu masuk kantor gubernur, menandai meningkatnya eskalasi di lapangan.
Melihat kondisi yang tidak terkendali, Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, memerintahkan pasukan untuk melakukan pembubaran.
“Kami sudah mengimbau secara persuasif agar massa membubarkan diri. Namun karena situasi mulai mengarah pada tindakan yang mengganggu ketertiban, kami harus mengambil langkah tegas sesuai prosedur,” tegasnya.
Ratusan personel diterjunkan dalam pengendalian massa, didukung kendaraan water cannon dan kendaraan pengurai massa. Meski demikian, aparat tidak menggunakan gas air mata dan tetap mengedepankan pendekatan terukur.
Desakan aparat membuat massa perlahan mundur dan terpecah ke dua arah, yakni ke Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan RE Martadinata. Hingga malam hari, sebagian massa masih terlihat bertahan di kedua titik tersebut.
Peristiwa ini mencerminkan tingginya eskalasi kekecewaan publik yang tidak tersalurkan melalui dialog langsung. Minimnya komunikasi antara massa dan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu pemicu memburuknya situasi.
“Kalau ada ruang dialog sejak awal, mungkin situasi tidak akan seperti ini. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk ricuh,” tambah salah satu peserta aksi.
Aparat keamanan masih bersiaga untuk memastikan situasi benar-benar kondusif. Kejadian ini menjadi catatan penting akan perlunya komunikasi terbuka agar penyampaian aspirasi ke depan dapat berlangsung lebih tertib dan konstruktif.
