SAMARINDA — Desakan publik terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, terus meningkat. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengambil sikap tegas dengan mendorong penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur sebagai pintu masuk pemakzulan.
Dorongan tersebut disebut sebagai hasil konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi. Mereka menilai, langkah ini penting sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap perlu ditinjau kembali.
Perwakilan aliansi, Erli Sopiansyah, mengatakan pihaknya telah menyepakati strategi untuk mengawal proses hak angket hingga selesai. Bahkan, aliansi berencana segera menyurati DPRD untuk mendorong agenda audiensi.
“Hasil konsolidasi hari ini dihadiri sejumlah organisasi dalam aliansi. Kami sepakat mengawal hak angket di DPRD sampai tuntas, sekaligus menyampaikan surat resmi agar DPRD segera membuka ruang audiensi,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan, pengawalan ini merupakan bentuk keseriusan dalam menekan DPRD agar menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Lebih jauh, aliansi tidak menutup-nutupi bahwa tujuan utama dari dorongan hak angket adalah meminta gubernur mengundurkan diri.
“Hak angket ini diarahkan untuk meminta gubernur mundur. Namun kami tetap mengikuti aturan dengan menyiapkan data-data sesuai kondisi di Kaltim,” katanya.
Data yang dikumpulkan, lanjutnya, berkaitan dengan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Intinya, ada kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan tidak sesuai dengan kondisi di daerah,” tambahnya.
Aliansi berharap DPRD segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar menjadikan isu ini sebagai wacana politik. Jika tidak direspons, mereka memastikan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kalau tidak ditindaklanjuti, sangat mungkin akan ada aksi lanjutan. Rencana awal, kami akan kembali turun di DPRD,” tegasnya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi pada 21 April di Samarinda menjadi awal konsolidasi gerakan yang kini terus berkembang. Aliansi menegaskan akan terus mengawal tuntutan hingga DPRD memberikan sikap resmi.
