TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan H. Riyanto, menghadiri undangan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di kantor BPK Perwakilan Kalimantan Utara, Kota Tarakan.
Kehadiran Ketua DPRD Bulungan dalam agenda tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan kemitraan antara lembaga legislatif dengan pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Penyerahan LHP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah memperoleh catatan, rekomendasi, serta evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan laporan keuangan selama satu tahun anggaran.
Dalam kesempatan itu, Riyanto menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bulungan.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK agar pelaksanaan program pembangunan daerah semakin efektif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar setiap rekomendasi pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang paling penting bukan hanya hasil yang diterima, tetapi bagaimana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti sehingga pengelolaan anggaran ke depan semakin baik dan berdampak pada pelayanan publik,” katanya.
Agenda penyerahan LHP LKPD tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, pimpinan DPRD, serta jajaran pemerintah daerah se-Kalimantan Utara. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Dengan adanya hasil pemeriksaan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Bulungan dapat terus mengalami perbaikan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. (adv/Lia)
