BERAU – Efisiensi anggaran membatasi kegiatan sosialisasi mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau. Dampak dari kebijakan tersebut membuat program pencegahan tidak lagi berjalan maksimal, karena sebagian besar anggaran harus dialihkan untuk kebutuhan kedaruratan.
Kepala Dinas BPBD Berau, Masyhadi, mengakui bahwa efisiensi anggaran dirasakan oleh hampir seluruh OPD, termasuk instansi yang dipimpinnya. Hal ini memaksa BPBD untuk memprioritaskan anggaran pada sektor kedaruratan yang bersifat mendesak.
“Mau tidak mau kami mengurangi di bidang pencegahan. Keterbatasan anggaran mengakibatkan keterbatasan gerak kami untuk melakukan sosialisasi,” ungkap Masyhadi, Rabu (1/4).
Padahal, sosialisasi mitigasi sangat krusial mengingat Kabupaten Berau memiliki potensi kerawanan terhadap 10 jenis bencana. Dari jumlah tersebut, terdapat empat jenis bencana yang memiliki potensi risiko paling besar bagi masyarakat.
Karena anggaran yang terbatas, program sosialisasi kini dilakukan secara bergantian dan dalam skala kecil. Setiap tahunnya, BPBD hanya mampu menyasar sekitar empat hingga enam kampung saja.
“Kami tidak bisa melakukan skala besar. Bergantian setiap tahun, mungkin 4 sampai 6 kampung. Kalau bisa dikumpulkan di kecamatan, itu akan lebih bagus,” tuturnya.
Meski ruang gerak terbatas, Masyhadi mensyukuri kondisi cuaca yang relatif stabil belakangan ini. Tidak adanya bencana besar seperti banjir tahun lalu turut membantu meringankan beban anggaran operasional di bidang kedaruratan.
Kini, fokus BPBD beralih pada pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau. Berdasarkan informasi dari BMKG, periode April hingga Oktober diprediksi akan memasuki musim panas ekstrem.
Masyhadi menyebutkan bahwa wilayah Kalimantan, termasuk Berau, harus tetap waspada meski dampak kemarau diprediksi tidak se-ekstrem di wilayah Jawa atau Nusa Tenggara. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan angka karhutla di Berau cukup tinggi saat kemarau tiba.
“Informasi terakhir April sampai Oktober akan musim panas. Di kita termasuk tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan pada masa itu,” jelasnya.
BPBD pun terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca secara real-time guna memastikan kesiapsiagaan personel. Langkah antisipasi tetap dijalankan meski di tengah keterbatasan finansial.
“Pada dasarnya kami siap untuk memonitor kejadian bencana dan senantiasa bekerja sama dengan BMKG,” pungkasnya. (akti)
