TANJUNG REDEB — Aspirasi pembangunan dari masyarakat kampung di Kabupaten Berau diminta tidak berhenti sebatas usulan dalam forum perencanaan. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan pihaknya akan terus mengawal berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan warga, baik saat kegiatan reses maupun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), harus benar-benar diperjuangkan hingga masuk dalam program kerja perangkat daerah terkait.
Ia menilai DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi tersebut tidak sekadar tercatat, tetapi juga ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang.
“Setiap usulan masyarakat harus kita kawal. Baik itu terkait pembangunan fisik maupun persoalan lain yang sifatnya mendesak,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah masalah banjir yang kerap terjadi di Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Menurutnya, DPRD tidak hanya menerima laporan dari warga, tetapi juga akan terus memantau perkembangan penanganan masalah tersebut hingga ada solusi yang jelas.
Selain persoalan banjir, kondisi fasilitas umum di wilayah pesisir juga menjadi sorotannya. Ia mencontohkan kondisi dermaga di Kampung Balikukup yang dinilai perlu segera diperbaiki.
Sutami mengaku pernah meninjau langsung fasilitas tersebut dan melihat sendiri kondisi dermaga yang kurang layak. Bahkan, saat berada di lokasi, ia hampir terjatuh karena kondisi papan dermaga yang sudah tidak aman.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat yang menggunakan fasilitas itu setiap hari, jadi harus menjadi perhatian,” katanya.
Ia pun mendorong agar pembangunan atau perbaikan dermaga tersebut bisa segera direalisasikan melalui mekanisme anggaran yang memungkinkan. Menurutnya, apabila terdapat kendala dalam perencanaan, penyesuaian nomenklatur kegiatan dapat menjadi salah satu solusi percepatan selama tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lebih jauh, Sutami menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, terutama dalam upaya mendorong pembangunan di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk di kampung-kampung yang tergolong wilayah terluar, terjauh, dan tertinggal.
“Harapan kita masyarakat di kampung juga merasakan pembangunan yang sama. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan,” pungkasnya.(*)
