TANJUNG REDEB – Fenomena lonjakan harga bahan pokok menjelang Idulfitri seolah telah menjadi “penyakit” kronis tahunan dalam siklus ekonomi di Kabupaten Berau. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tren ini bukan sekadar statistik inflasi, melainkan ancaman nyata terhadap hidangan di meja makan saat hari kemenangan tiba.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Berau mengambil posisi tegas. Mereka mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bahwa pengawasan rutin di pasar-pasar protokol tidak lagi cukup. Dibutuhkan “obat mujarab” berupa intervensi pasar yang lebih agresif dan menyeluruh.
Fokus pada Masyarakat Rentan
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyoroti bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah adalah pihak yang paling babak belur setiap kali fluktuasi harga terjadi. Ketika harga minyak goreng, telur, dan beras merangkak naik, daya beli masyarakat desa seringkali menjadi yang pertama kali rontok.
“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar bekerja sendiri saat permintaan memuncak. Perlu ada tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan,” ujar Arman, Sabtu (14/3/2026).
Memutus Sentralisasi Pasar Murah
Salah satu poin krusial yang ditekan oleh DPRD adalah mengenai desentralisasi pasar murah. Selama ini, operasi pasar seringkali dianggap hanya menjadi “pesta” warga di pusat kota Tanjung Redeb, sementara warga di kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan hanya bisa gigit jari melihat selisih harga yang kian lebar.
Arman mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak ragu untuk masuk ke wilayah pelosok.
“Kalau pasar murah digelar hingga ke tingkat kecamatan, dampaknya akan lebih nyata. Masyarakat di pedalaman juga berhak mendapatkan akses pangan dengan harga subsidi tanpa harus terbebani ongkos transportasi ke kota yang mahal,” tegasnya.
