TANJUNG REDEB– Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti nilai dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Berau. Ia menegaskan, pihaknya belum dapat menyatakan persetujuan terhadap sejumlah usulan terkait pengelolaan dana CSR sebelum melihat secara langsung data dan laporan yang ada.
Menurutnya, DPRD perlu mempelajari secara rinci penggunaan dana CSR tersebut sebelum mengambil sikap. Ia juga menilai, pembahasan yang lebih relevan saat ini adalah terkait rencana penyaluran dana CSR untuk tahun 2026.
“Saya belum menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan karena saya belum melihat datanya secara langsung. Kita harus melihat dulu secara jelas,” ujarnya, Senin (10/03/2026).
dedy mendorong agar perusahaan dapat menyampaikan secara terbuka besaran dana CSR kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah bersama pemerintah kampung atau desa dapat menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pemerintah kampung sangat penting agar program pembangunan yang didukung dana CSR dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Perusahaan sebaiknya menyampaikan berapa dana CSR yang dimiliki kepada pemerintah daerah. Nanti bersama-sama dengan pemerintah kampung menyusun program agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dedy juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan program CSR perusahaan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah daerah jangan sampai tumpang tindih dengan CSR, begitu juga sebaliknya. Programnya harus disinkronkan supaya pembangunan bisa lebih efektif,” tuturnya.
Ia berharap melalui pengelolaan CSR yang lebih terkoordinasi, pembangunan di wilayah kampung dan desa di Kabupaten Berau dapat berjalan lebih merata, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah.
“Masih banyak kampung yang membutuhkan pembangunan, seperti jalan, air bersih, maupun listrik. Dengan sinkronisasi program ini, diharapkan pembangunan bisa lebih merata dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (fp*)
