TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait pengerjaan proyek infrastruktur di Bumi Batiwakkal. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah bergulir, kualitas pembangunan diminta tetap menjadi prioritas utama tanpa kompromi.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menyoroti adanya sejumlah proyek fisik yang kualitasnya masih dipertanyakan. Ia menilai, ketidaksesuaian antara hasil akhir dengan perencanaan awal menjadi indikasi lemahnya pengawasan di lapangan.
“Pengawasan proyek harus diperkuat sejak tahap perencanaan. Masih ada pekerjaan yang dinilai tidak sesuai standar, bahkan melenceng dari rencana yang sudah ditetapkan,” tegas Saga kepada awak media.
Pengawasan Holistik: Dari Hulu ke Hilir
Politisi ini menekankan bahwa pengawasan instansi terkait tidak boleh hanya bersifat formalitas saat proyek berjalan. Menurutnya, pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh (holistik), mulai dari pematangan konsep di tahap perencanaan hingga masa pemeliharaan usai.
Saga merinci tiga poin krusial yang harus diperhatikan:
Integritas Perencanaan: Mencegah potensi penyimpangan sejak dini sebelum alat berat turun ke lapangan.
Kualitas Substansial: Keberhasilan proyek tidak boleh hanya diukur dari ketepatan waktu atau tertib administrasi, melainkan ketahanan bangunan yang menggunakan uang rakyat.
Tanggung Jawab Kontraktor: Memastikan pelaksana proyek tidak “lepas tangan” begitu saja setelah serah terima pekerjaan.
Soroti Masa Pemeliharaan yang Terabaikan
Salah satu poin krusial yang disorot Saga adalah lemahnya komitmen kontraktor pada masa pemeliharaan. Ia mencatat masih ada pelaksana yang kurang maksimal dalam menjalankan kewajibannya ketika kerusakan muncul di fase transisi tersebut.
“Jangan sampai setelah pekerjaan selesai, kontraktor tidak lagi memperhatikan kondisi proyek, padahal statusnya masih dalam masa pemeliharaan. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan tanggung jawab mereka terpenuhi sepenuhnya,” tambahnya.
Efisiensi Harus Hasilkan Output Maksimal
Melalui Komisi III, DPRD Berau mendorong penguatan sistem pengawasan agar setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Saga menutup dengan pesan bahwa keterbatasan anggaran justru menuntut hasil yang lebih sempurna.
“Karena anggaran sedang kita efisienkan, maka hasil pekerjaan justru harus maksimal. Kualitas adalah harga mati demi kepentingan publik,” pungkasnya.
